Ini Dia Solusi Guru Honorer dari Komisi X DPR RI - Berita Pendidikan
News Update
Loading...

6/06/2021

Ini Dia Solusi Guru Honorer dari Komisi X DPR RI

Daftar Isi [Show]

Cadiak.id – Ini Dia Solusi Guru Honorer dari Komisi X DPR RI - Guru merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan negara. Dengan adanya guru yang baik serta memadai, maka Pendidikan akan berjalan lancar serta menghasilkan SDM yang baik. Nantinya apabila suatu negara memiliki SDM yang baik maka hal ini akan menunjang setiap pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut.

Ini Dia Solusi Guru Honorer dari Komisi X DPR RI

 

Guru adalah seorang yang akan sangat berjasa kepada kita. Guru akan selalu senantiasa mengajarkan segala macam ilmu yang mereka punya kepada para pelajarnya. Guru menjadi sosok garda terdepan di sektor pendidikan. Setiap sekolahan haruslah memiliki seorang guru karena tanpa adanya guru, maka sekolah tersebut tidak akan bisa disebut sekolah tempat mencari ilmu. Karena seorang gurulah yang akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada para muridnya.

Tak hanya sampai disitu, sikap dan sifat baik dari guru-guru yang telah mengajar kita haruslah kita ambil dan tiru. Mulai dari rajinnya beliau, cerdasnya mereka hingga kesabaran mereka yang selalu sabar setiap mengajar kepada kita.

Indonesia merupakan daerah yang sangat besar dan luas. Setiap daerah di Indonesia pastinya akan memiliki sekolahan tempat dimana seorang siswa menimba atau menuntut ilmu. Karena seluruh anak sangatlah membutuhkan ilmu dan pendidikan dari usia dini hingga tumbuh dewasa kelak.

Ada informasi terbaru yang datang dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Bahwa Komisi X DPR RI mengusulkan pada pemerintah agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini, disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Pihaknya, selain mengusulkan agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun langsung diangkat menjadi PPPK, juga mengusulkan hal lain.

Yakni, perlu diadakan mekanisme lanjutan agar mereka dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam masa tersebut, juga harus ada pendampingan dan pelatihan intensif agar para guru PPPK tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi guru PNS.

Hetifah menyarankan, guru-guru senior yang belum lulus seleksi menjadi guru PNS dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan PNS. “Hal ini sebagai bentuk penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Kualifikasi yang perlu dimiliki tenaga kependidikan mungkin tidak sekompleks guru, dan hal itu bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan,” pungkas politisi Partai Golkar itu dilansir dari laman dpr.go.id

Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang selama ini terjadi terkait guru honorer. Antara lain gaji yang rendah, kurangnya penghargaan, serta tidak adanya kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan layaknya guru PNS. “Regulasi ini yang perlu kita atur, sehingga tidak ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi antara guru honorer dan PNS,” ujar Ganefri.

Disisi lain, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sumaryanto mengatakan, perekrutan guru dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan 3 aspek. Tidak hanya penalaran atau kognitif, psikomotor, dan afektif, termasuk juga karakter. “Jika kita tidak hati-hati dalam proses rekrutmen, kita dalam analogi dapat seperti membeli kucing dalam karung,” jelas Sumaryanto.

Sementara Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Deitje mengusulkan adanya rekognisi purnabakti dini terhadap guru dan tenaga kependidikan honorer. "Ada guru honorer yang sudah lama tidak diangkat, namun usia sudah mendekati pensiun. Perlu adanya insentif bagi mereka, dengan indikator kinerja utama untuk menentukannya,” ungkapnya.

Dekan FE Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Gede Adi mengatakan bahwa kualitas guru perlu menjadi fokus setelah pengangkatan ASN dilakukan. “Pelatihan guru pasca diangkat ini yang perlu menjadi perhatian untuk menjamin kompetensi. Kami harap Komisi X dapat mengembalikan keran LPTK menjadi satu-satunya lembaga untuk menyiapkan guru dan tenaga kependidikan,” ungkap Gede Adi.




Share with your friends

Give us your opinion
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done