Berita Pendidikan: undang-undang
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label undang-undang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label undang-undang. Tampilkan semua postingan

3/11/2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2017
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019 - Setelah diterbitkannya Permendikbud no.3 tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019, Kepala sekolah maupun Bendahara Sekolah harus leibh berhati-hati dalam mengambil keputusan karna pada aturan tersebut telah memberikan beberapa larangan yang mana dana bos ini tidak boleh digunakan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut ini :
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
  5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasaranajamban/ WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  17. Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga kependidikan/non kependidikan honorer.
Dan perlu diingat, Dalam mengelola dana bos harus melibatkan komite sekolah, jangan hanya kepala sekolah sendiri yang mengelola dana bos tersebut, dan gunakan menajemen yang ada serta sering-sering berkoordinasi dengan manajer BOS di dinas pendidikan. Laporan secara tertulis maupun laporan yang dipasang di papan dinding pengumuman harus tertera dengan baik, agar semua pihak mengetahui kemana dana BOS diperuntukan, dan insyaallah tidak akan ada permasalahan terkait dana ini.

10/20/2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017 - Belum lama ini mendikbud kembali melakukan revisi aturan Permendikbud no 26 tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017. Terdapat beberapa poin inti yang diubah diantaranya sebagai berikut ini :

Perubahan Juknis BOS 2017
Revisi juknis BOS 2017 yang tercakup dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 meliputi beberapa hal. Berikut penulis rangkum beberapa perubahan pada penggunaan terdapat pada :

Pengembangan perpustakaan
Pada bagian pengadaan buku kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 pada permendikbud nomor 8 tahun 2017 berbunyi :
Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan dalam permendikbud nomor 26 tahun 2017 berbunyi :
Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Pada Permendikbud nomor 26 tahun 2017 muncul biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah.
Sehingga kepala sekolah dan bendahara dapat memberikan anggaran konsumsi untuk kegiatan evaluasi dan pemeriksaan hasil ujian yang dilakukan di sekolah.

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pada Permendikbud nomor 26 tahun 2017 diberikan keterangan tambahan yang berbunyi :
Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.



Keterangan:
D-1 : cut off Dapodik untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan I (tanggal 15 Desember);
D-2 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan I dan untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan II (tanggal 30 Januari);
D-3 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan II dan untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan III (tanggal 30 April);
D-4 : cut off Dapodik untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan IV (tanggal 21 September);
D-5 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan III dan triwulan IV (tanggal 30 Oktober);

Bagi yang ingin melihat keseluruhan Revisi pada Permendikbud No 26 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS 2017 ini dapat didownload dan dilihat dibawah ini :

5/19/2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 -  Tepat pada tanggal 27 Februari 2017 yang lalu pemerintah melalui Kemendikbud menerbitkan aturan baru terkait JUKNIS BOS 2017 yang mana sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017. Pemerintah melalui kemendikbud Mengundangkan Juknis BOS 2017 pada peraturan No 08 Tahun 2017 Tentang : Juknis BOS 2017 untuk SD SMP SMA dan SMK. Jika anda sebelumnya telah pernah mendownload Draf Juknis BOS 2017 maka anda memerlukan untuk mendownload aturan PERMENDIKBUD no 8 tahun 2017 ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang diubah pada draft tersebut. Perlu diketahui namanya Draft, maka hal tersebut belum pasti dan masih akan ada banyak perubahan.
Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017
Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017
Adapun perbedaan yang terdapat antara Juknis BOS 2016 dengan Juknis BOS 2017 yaitu Permendikbud No 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS tahun 2017 terdapat perbedaan pada halaman 38 yakni terkait pembelian  buku  teks. Dalam Permendikbud No 8 Tahun 2017 Halaman 38 disebutkan bahwa Tim  BOS  Provinsi  dan  Tim  BOS Kabupaten/Kota  sesuai  dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening  sekolah  untuk  pembelian  buku teks  yang  harus  dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada  bab selanjutnya.Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar  pemesanan buku teks yang diperlukan,  atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan  buku sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana. Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20%  dana  BOS  yang dicadangkan tersebut,  sekolah  dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada.  Akan tetapi bila dana kebutuhan  dana pembelian  buku  teks  lebih  kecil  dari  20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan  kegiatan  lainnya sebagaimana diatur pada bab selanjutnya. 17 Larangan Penggunaan Dana BOS 2017

Serta pada Permendikbud No 8 Tahun 2017 juga terdapat ketentuan baru terkait dengan pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Salah satunya yaitu BOS dapat digunakan untuk pembayaran honor guru pada jenjang SMA dengan ketentuan sebagai berikut ini:
  1. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;
  2. Guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
  3. Nukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan dan
  4. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, serta sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

Bagi anda yang ingin mendownload ataupun ingin melihat selengkapnya terkait aturan Juknis BOS 2017 SD SMA SMA SMK ini, dapat dilihat berikut ini : 

Dan bagi anda yang masih belum mengerti terkait aturan Permendikbud ini, dapat juga melihat serta memahami Surat edaran dari Permendikbud terkait Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Juknis 2017
Penjelasan Teknis Juknis BOS 2017

Penjelasan Teknis Juknis BOS 2017

Penjelasan Teknis Juknis BOS 2017 - Tahun 2016 telah berlalu, dan telah diterbitkannya aturan baru terkait petunjuk penggunaan dana BOS, terdapat beberapa perbedaan antara juknis bos 2016 dan juknis bos 2017 ini. Penjelasan teknis Juknis BOS 2017 ini dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negeri dalam Surat Edaran  Nomor 910/106/SJ tentang :
Penjelasan Teknis Juknis BOS 2017
Penjelasan Teknis Juknis BOS 2017
PETUNJUK TEKNIS PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN OLEH KABUPATEN/KOTA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Seperti yang kita ketahui dimana BOS ini mempunyai tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang diselenggarakan kabupaten/kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada juknis BOS kali ini terdapat beberapa poin penting yang penulis lihat sebagai berikut:
1. Penganggaran
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban
4. Lampiran terkait Format BOS 2017
Berikut Dokumen Penjelasan terkait Juknis BOS 2017 :


*Bagi anda yang kesulitan mendownload atau dokumen diatas tidak tampil di webrowser anda silahkan sampaikan keluhan di kolom komentar, kami akan segera membantu.
Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017

Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017

Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017 - Tidak lama lagi tahun ajaran 2017/2018 akan segera dimulai. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Mentri No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017
Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017
Adapun isi dari aturan ini telah penulis kelompokan dalam bentuk poin per poin sebagai berikut ini;
1. Ketentuan umum terkait PPDB
2. Tujuan diselenggarakannya PPDB
3. Tentang tata cara PPDB
4. Persyaratan PPDB
5. Seleksi PPDB
6. Sistem zonasi
7. Pendaftaran dan daftar ulang PPDB
8. Mutasi peserta didik
9. Pengaturan rombongan belajar
10. Larangan pungutan dalam PPDB
11. Sanksi bagi yang melanggar aturan PPDB
 Bagi anda yang ingin mendownload atau hanya ingin sekedar melihat dan memahami Permendikbud no 17 tahun 2017 ini dapat dilihat dan didownload berikut ini:


Jika anda memiliki kesulitan dalam melihat ataupun mendownload dokumen diatas, silahkan sampaikan keluhan di kotak komentar.Semoga informasi terkait Aturan Penerimaan Siswa Baru Permendikbud No 17 Tahun 2017 dapat bermanfaat bagi kita semua.Lihat juga : Kode Etik Guru 2017

1/27/2016

Juknis BOS 2016

Juknis BOS 2016

Juknis BOS 2016 - Pada tahun 2016 ini BOS kembali menerbitkan Juknis BOS 2016. Yaitu berdasarkan dari Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggujawaban Keuangan Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ). Jikapun Juknis ini belum final. Maka tentunya BOS akan segera menerbitkan Juknis revisi. Seperti yang kita ketahui BOS adalah program pemerintah yang digunakan untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar seperti ( SD, SMP, dan SMA, dan SMK ) sebagai pelaksana program wajib belajar. Pada tahun ini Permendikbut kembali menerbitkan 3 lampiran yaitu :
  1. Juknis BOS SD dan SMP
  2. Juknis BOS SMA
  3. Juknis BOS SMK
Juknis BOS 2016

Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
Secara Umum :
1. Meringan Biaya Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun
2. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan ( SNP
Secara Khusus :
1. Memberikan siswa kebebasan dari pungutan di seluruh sekolah negri
2. Memberikan kebebasan dari pungutan, bagi siswa kurang mampu dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Untuk lebih lengkapnya silahkan bapak/ibu mendownload dokumen tentang petunjuk tenis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS berikut ini :

Update : Juknis BOS 2017
Download : Ketentuan Juknis BOS 2016
Password :www.pendidikann.info

Bagi bapak/ibu yang masih kebingungan dalam membaca ketentuan yang ada, mari kita diskusikan di kolom komentar. Baca juga Contoh Proposal Pengajuan Dana

RINCIAN ALOKASI DANA BOS PER PROVINSI TAHUN 2016

NO
PROVINSI
JUMLAH (RP.)
(01)
(02)
(03)
1
Aceh
868.655.400.000,00
2
Sumatera Utara
2.993.016.000.000,00
3
Sumatera Barat
1.052.632.800.000,00
4
Riau
1.196.172.400.000,00
5
Jambi
611.813.200.000,00
6
Sumatera Selatan
1.533.592.600.000,00
7
Bengkulu
368.675.600.000,00
8
Lampung
1.378.888.000.000,00
9
DKI Jakarta
1.568.210.800.000,00
10
Jawa Barat
7.589.657.200.000,00
11
Jawa Tengah
5.216.983.400.000,00
12
DI Yogyakarta
558.407.600.000,00
13
Jawa Timur
5.329.536.600.000,00
14
Kalimantan Barat
947.161.400.000,00
15
Kalimantan Tengah
450.751.000.000,00
16
Kalimantan Selatan
588.821.800.000,00
17
Kalimatan Timur
659.020.600.000,00
18
Sulawesi Utara
494.820.200.000,00
19
Sulawesi Tengah
755.477.000.000,00
20
Sulawesi Selatan
1.710.680.600.000,00
21
Sulawesi Tenggara
568.363.400.000,00
22
Bali
759.414.800.000,00
23
Nusa Tenggara Barat
841.645.000.000,00
24
Nusa Tenggara Timur
1.282.338.000.000,00
25
Maluku
411.463.200.000,00
26
Papua
560.234.600.000,00
27
Maluku Utara
277.003.400.000,00
28
Banten
1.905.302.600.000,00
29
Kepulauan Bangka Belitung
244.274.400.000,00
30
Gorontalo
224.499.400.000,00
31
Kepulauan Riau
321.829.400.000,00
32
Papua Barat
208.744.400.000,00
33
Sulawesi Barat
276.005.000.000,00
34
Kalimantan Utara
128.935.200.000,00
~
Dana Cadangan
218.546.800.000,00

Grand Total
43.923.573.800.000,00

Sumber : Lampiran XVIII Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS) Provinsi Tahun Anggaran 2016, Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done