Berita Pendidikan: Juknis
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis. Tampilkan semua postingan

4/28/2021

Buku Petunjuk Pengisian DRH Dan Sanggah Hasil SKB SSCN CPNS

Buku Petunjuk Pengisian DRH Dan Sanggah Hasil SKB SSCN CPNS

Terdapat beberapa poin yang dijelaskan pada Buku Petunjuk Pengisian DRH Dan Sanggah Hasil SKB SSCN CPNS di bawah ini. Jika anda memang penasaran, akan lebih baik jika menyimaknya hingga tuntas.

Buku Petunjuk Pengisian DRH Dan Sanggah Hasil SKB SSCN CPNS
Jika anda melihat daftar isi, setidaknya ada 6 poin yang menjadi topik pada buku petunjuk dengan format pdf ini.

Beberapa diantaranya mencakup ruang lingkup, maksud dan tujuan, alur kelulusan SSCN, Peserta lulus seleksi tatapi ingin mengundurkan diri, peserta lulus seleksi dan ingin tetap lanjut ke pemberkasan, serta peserta tidak lulus dan mengajukan sanggah.

Maksud Dan Tujuan

Buku petunjuk pengisian DRH dan Sanggah hasil SKB SSCN ini ditujukan untuk pedoman bagi peserta SSCN supaya bisa melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup atau yang disebut pula dengan DRH.

Khususnya bagi peserta yang dinyatakan lulus serta pengajuan sanggah bagi yang tidak atau belum lulus.

Ruang Lingkup

Sedangkan dari sisi ruang lingkup, portal SSCN menjadi salah satu wadah atau sarana untuk peserta SSCN.

Khususnya bagi mereka yang ingin mengetahui informasi mengenai kelulusan, DRH dan juga sanggah.

Alur Kelulusan SSCN

Untuk alur kelulusan, tentu terbagi dalam dua kategori yang berbeda. Yakni peserta yang lulus dan ingin lanjut, serta peserta yang tidak lulus dan ingin melakukan sanggah.

Bagi peserta yang lulus, maka bisa login untuk pengisian DRH atau mengajukan pengunduran diri. Sedangkan peserta yang tidak lulus, bisa login untuk setuju atau melakukan sanggah.

Peserta Lulus Yang Ingin Mengundurkan Diri

Meski peserta sudah dinyatakan lulus namun tidak ingin melanjutkan ke DRH. Maka bisa mengajukan pengunduran diri dengan cara login ke akun masing-masing.

Tentu dalam langkah ini peserta harus mengunggah surat pengunduran diri. Untuk langkah yang bisa dilakukan, bisa anda lihat pada preview buku petunjuk.

Peserta Lulus Dan Lanjut Ke Pemberkasan

Sedikit berbeda dengan peserta yang mengundurkan diri, maka bagi yang ingin lanjut bisa mengisi formulir pengisian DRH.

Didalamnya peserta diminta untuk mengisi beberapa data yang diperlukan. Mulai dari hobi, alamat, serta riwayat pendidikan.

Peserta Tidak Lulus Dan Mengajukan Sanggah

Apabila peserta dinyatakan tidak lulus, maka akan muncul tombol untuk mengajukan sanggahan dari hasil pengumuman tidak lulus tersebut.

Dalam hal ini, peserta wajib memperhatikan tanggal berakhir sanggah. Sebab jika sudah lewat batas waktu, maka tombol Ajukan Sanggah akan otomatis hilang.

Jadi kalau bisa sesegera mungkin lakukan sanggahan sebelum tenggat waktu berakhir. Ikuti beberapa tahapan didalamnya, serta lakukan sesuai formulir yang disediakan.

Bagi anda yang ingin melihat langsung buku petunjuk secara lengkap, bisa simak pada preview di bawah ini.


Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum. Semoga bisa menjadi referensi yang memang dibutuhkan.

4/27/2021

Buku Petunjuk Sistem Seleksi Dikdin 2021

Buku Petunjuk Sistem Seleksi Dikdin 2021

Secara dasar, Buku Petunjuk Sistem Seleksi Dikdin 2021 ini bisa dibaca langsung melalui laman resmi dikdin.bkn.go.id. Akan tetapi, tiak sedikit orang yang mengalami kendala saat membukanya.

Buku Petunjuk Sistem Seleksi Dikdin 2021
Dan disini, kami berupaya berbagi file serupa yang tentunya bisa dibuka dan dibaca secara langsung. Bahkan bagi yang ingin membacanya secara offline, bisa juga mengunduh pada perangkat masing-masing.

Seperti yang kita ketahui, buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS Nasional Sekolah Kedinasan Tahun 2021 bisa sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan.

Didalamnya dijelaskan beberapa poin tentang alur pendaftaran, hal-hal yang harus disiapkan, dan juga tata cara pendaftaran sekolah kedinasan 2021.

Bagi kalian yang memang penasaran dengan rincian secara lengkap, maka bisa menyimak preview yang sudah kami siapkan di bawah ini.


Nah, seperti yang kita lihat dan dijelaskan di atas. Tiga poin yang paling penting dalam petunjuk tersebut ialah mengenai alur, dokumen syarat, dan juga langkah dalam proses pendaftaran.

Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021

Kami tidak akan menjelaskan secara rincin mengenai alur yang harus diikuti. Sebab beberapa diantaranya sudah terdapat pada file pdf pada preview di atas.

Akan tetapi, poin yang harus dilakukan untuk alur ini ialah dengan mengakses laman https://sscn.bkn.go.id.

Melalui link tersebut, nantinya kalian bisa melakukan pendaftaran dan mengikuti beberapa petunjuk yang sudah tersedia disana.

Dokumen Yang Perlu Disiapkan

Pada postingan sebelumnya, kami sudah membahas tentang Syarat Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021. Sehingga kalian bisa membaca secara lengkap disana.

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan berupa KTP, KK, Ijazah, Rapor, dan dokumen lain yang diminta oleh instansi yang kalian daftar.

Cara Mendaftar Sekolah Kedinasan 2021

Sedangkan untuk tahapan pendaftaran, tentu memerlukan akses pada link laman yang sudah kami sebutkan di atas.

Baru setelah itu, kalian bisa mengisi semua formulir yang sudah disiapkan. Baik berupa data diri, nilai, serta yang lainnya.

Untuk tahapan yang lebih lanjut, prosedur pendaftaran ini sudah dijelaskan secara lengkap pada buku petunjuk yang tedapat pada preview.

Bahkan jika melihat semua penjelasannya, dirangkum secara lengkap dan mudah dipahami. Intinya, kalian tidak akan bingung jika sudah paham alur yang perlu dilakukan.

Tips Daftar Sekolah Kedinasan 2021

Dikarenakan tidak sedikit yang mempunyai minat untuk daftar di sekolah kedinasan. Maka sudah pasti memerlukan persiapan yang lebih matang.

Terkhusus bagi anda yang mempunyai minat untuk mendaftar, maka sudah semestinya menyiapkan beberapa dokumen dari sekarang.

Sehingga ketika waktu daftar tiba, anda tidak akan bingung dan bisa lengsung mengisi formulir seperti yang diminta oleh instansi terkait.

Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai buku petunjuk seleksi sekolah kedinasan. Semoga bisa membantu!

3/30/2021

Panduan Untuk Guru dan Relawan Guru  Berbagi

Panduan Untuk Guru dan Relawan Guru Berbagi

Panduan Untuk Guru dan Relawan Guru  Berbagi ini mungkin sudah bukan hal asing. Pasalnya sudah banyak yang berbagi atau menerangkan langsung di dunia nyata.

Panduan Untuk Guru dan Relawan Guru  Berbagi
Akan tetapi, seiring dengan masa pandemi yang masih belum berakhir. Informasi secara online juga dibutuhkan. Sehingga bisa mencegah dan menghentikan mata rantai penyebaran virus.

Seperti yang kita ketahui, Guru Berbagi merupakan salah satu program yang dibentuk pemerintah agar mempermudah para guru dalam berbagi informasi.

Bersama dengan Guru Berbagi, Kemendkibud menyediakan program dengan tujuan para guru tersebut bisa berbagi sumber daya yang dimiliki. Fungsi lainnya ialah untuk bersama memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan adanya program guru berbagi, maka sangat dimungkinkan untuk para guru bisa membagikan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud ialah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Bacaan, dan juga Tips.

Nantinya, sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua guru sebagai bahan referensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan.

Nah, untuk bisa membuat sekaligus membagikan sumber daya yang dimiliki guru, maka guru tersebut harus bisa masuk kedalam aplikasi Guru Berbagi.

Seperti apa panduan yang terdapat pada file yang kami bagikan? Tentu untuk informasi yang lebih lengkap bisa disimak pada preview di bawah ini.


Dengan melihat preview di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa semua langkah yang harus ditempuh sudah tersedia secara lengkap.

Bahkan bagi kalangan guru dan pengguna yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Bisa dengan mudah berbagi sumber daya yang dimiliki.

Tidak terkecuali dalam hal Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat oleh guru atau kontributor tersebut. Bagaimana cara daftar akun di Guru Berbagi?

Pada dasarnya tahap demi tahap pendaftaran sudah ada pada preview yang kami lampirkan. Akan tetapi, untuk sekedar tambahan referensi. Tidak ada salahnya jika kami tulis ulang dibawah ini.

Untuk bisa mengakses atau membuka aplikasi Guru Berbagi, tentu pengguna diwajibkan sudah terdaftar dalam aplikasi guru berbagi.

Jika memang belum melakukan pendaftaran dalam aplikasi guru berbagi, maka pengguna bisa langsung melakukan registrasi dengan cara sebagai berikut :

  • Langkah pertama, anda harus mengakses laman atau portal https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
  • Ketika laman portal Guru Berbagi sudah terbuka, maka langsung saja klik tombol Daftar
  • Pada tahap ini, anda akan diarahkan untuk menuju halaman pendafaran.
  • Isikan semua data pendaftaran yang sesuai dan lengkap, serta klik tombol Daftar untuk lanjut dan memproses pendaftaran. Sebagai catatan, pastikan bahwa email yang anda masukkan valid, sebab informasi akun akan dikirimkan ke email tersebut.
  • Selanjutnya, kode aktivasi akun akun dikirimkan melalui alamat surel yang sudah diisikan saat pendaftaran.
  • Silahkan anda cek kotak masuk pada surel atau email.

Sedangkan untuk tahap selanjutnya, anda tinggal melakukan aktivasi akun dengan mengklik link yang dikirim dalam surel.

3/29/2021

Panduan Singkat Penggunaan E-Rapor SMA Versi 2018-E

Panduan Singkat Penggunaan E-Rapor SMA Versi 2018-E

Seperti yang kita ketahui Panduan Singkat Penggunaan E-Rapor SMA Versi 2018-E ini sudah banyak beredar di internet. Akan tetapi, tidak semuanya memberikan penjelasan secara rinci terkait isi faile di dalamnya.

Panduan Singkat Penggunaan E-Rapor SMA Versi 2018-E
Nah, guna melengkapi beberapa postingan kami sebelumnya terkait dengan E-Rapor, maka disini kami akan memberikan ulasan yang lebih lengkap. Sehingga anda tidak harus mencari ulang poin serupa mengenai panduan yang dimaksud.

Sedikit berbeda dengan versi sebelumnya, V 2018-E ini mengalami beberapa perbaikan. Seperti halnya alamat siswa yang menggabungkan alamat, desa, kecamatan, dan juga kabupaten.

Sedangkan untuk beberapa poin yang lain mencakup perbaikan input KRS oleh siswa, pebaikan hasil cetak leger, hasil cetak khs, download format nilai, hitung kenaikan, serta masih banyak lagi yang lainnya.

Beberapa perbaikan yang ada pada versi 2018-E sudah dijelaskan secara rinci dalam file pdf yang akan kami lampirkan dibawah ini.

Jika anda memang penasaran dengan rincian yang dimaksud, maka langsung saja simak preview berikut. Lampiran ini bisa anda baca ataupun langsung di unduh pada perangkat masing-masing.


Seperti yang sudah kita lihat bersama, selain penjelasan terkait perubahan atau perbaikan. Dipaparkan juga tentang syarat berjalannya sistem.

Hal ini membahas tentang syarat teknis server dan juga langkah persiapan agar proses instalasi berjalan lancar. Terlepas dari itu, adapula pemaparan tentang konfigurasi jaringan E-Rapor.

Proses instalasi sendiri terbilang sangat sederhana. Pasalnya aplikasi bisa di unduh di laman http://gerbangkurikulum.psma.kemdikbud.go.id

Sedangkan untuk informasi tambahan terkait dengan instalasi, anda bisa menginstall aplikasi ini dengan hak administrator (run as administrator). Selanjutnya lakukan instalasi rapor versi terbaru.

Teruntuk pengguna aplikasi E-Rapor versi 2018.d.1, maka bisa langsung install updater versi 2018.e
Sedangkan untuk pengguna baru, pertama harus install e-rapor versi 2018.d.1 kemudian install updater versi 2018.e

Disini kami tidak akan memberikan penjelasan secara rinci terkait isi atau angkah-langkah yang ada di dalam tutorial atau preview di atas. Sebab anda bisa secara langsung membacanya dalam preview.

Akan tetapi, kami akan memaparkan alur kerja aplikasi e-rapor oleh Admin. Yang intinya, tugas admin mencakup :

  • Melakukan instalasi (pemasangan) e-Rapor ke dalam server serta sinkronisasi data ke dapodik
  • Mengedit profil sekolah dan memberikan hak akses kepada user dalam hal ini ialah guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, sekaligus peseta didik, kelapa sekolah, dan orang tua siswa.
  • Mensosialisasikan e-Rapor dengan membagikan username dan password pada yang bersangkutan.
  • Meringkas nama mata pelajaran dan memetakannya sesuai urutan.
  • Menyesuaikan data muatan lokal, serta menginput kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran.
  • Menginput data tanggal rapor, mencetak rapor, dan mengirim nilai ke dapodik.
  • Melakukan backup data dan restore data.
  • Menginput nilai US/USBN khusus untuk kelas XII
  • Mengaktifkan serta meninaktifkan input nilai oleh guru pada semester berjalan.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum. Semoga bisa membantu!

7/26/2020

Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Pdf

Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Pdf

Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Pdf - Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19 No. 1247 tahun 2020 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kami berharap, bantuan yang diberikan bermanfaat untuk mendukung pesantren dalam melaksanakan pembelajaran
Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Pdf

Untuk mendapatkan fasilitas bantuan pembelajaran dari pesantren pada masa pandemi ini, cukup melakukan tahapan sebagaimana diatur sebagai berikut:
  1. Pengajuan BPD Pesantren dilakukan melalui usulan langsung Pesantren atau organisasi yang membawahi Pesantren, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Up. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren.
  2. Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan Pesantren atau organisasi yang mem- bawahi Pesantren.
  3. Usulan calon penerima bantuan BPD Pesantren juga dapat diambil dari data EMIS Kementerian Agama.
  4. Daftar nama-nama yang mengajukan BPD Pesantren akan dimasukkan dalam daftar pemohon BPD Pesantren.
  5. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BPD Pesantren yang disahkan oleh KPA.
Besaran dana bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19:
Dana Bantuan BPD Pesantren sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.

Merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, bagi yang ingin Download Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Pdf, silahkan download melalui tautan dibawah ini:
CATAT! Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19

CATAT! Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19

CATAT! Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19 tahun anggaran 2020 - Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 No. 1248 tahun 2020 berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dengan Petunjuk Teknis ini pula, pemberi dan penerima manfaat bantuan dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis, sekaligus bantuan yang diberikan bermanfaat untuk mendukung operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19.
CATAT! Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19
Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19 ini diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/ 363/ 2020, dan Nomor 440- 882 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), perlu diberikan fasilitasi pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dalam bentuk Bantuan Operasional;
  2. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
Adapun maksud dan tujuan dari Juknis BOP Pesantren dan Pendidikan Agama Islam No. 1248 tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:
1. Maksud 
Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 agar tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Tujuan 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020
  • Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
  • Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
  • Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
Melalui latar belakang Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19 ini menyampaikan UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap menjamin kekhasan dan kemandiriannya, sekaligus landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap Pesantren. Demikian halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam. 

Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pemerintah hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui skema Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020. 

Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam.

Merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, bagi yang ingin Download CATAT! Juknis BOP Pesantren dan PAI pada Masa Pandemi covid-19, silahkan download melalui tautan dibawah ini:
Download Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran No 91 tahun 2020 (TPQ)

Download Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran No 91 tahun 2020 (TPQ)

Baru-baru ini kementerian agama dan kebudayaan menerbitkan Petunjuk Teknis atau yang biasa disingkat Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran No 91 tahun 2020 (TPQ). Juknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam terselenggaranya pendidikan al-quran pada tahun ajaran 2020/2021.
Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran No 91 tahun 2020 (TPQ)
Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya Juknis Penyelenggaraan TPQ No. 91/2020 ini yaitu sebagai berikut:
1. Maksud
Keputusan Direktur Jenderal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al­Qur'an ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam rangka pengaturan da.n pengembagan Kelembagaan Pendidikan Al-Qur'an.
2. Tujuan
Keputusan Direktur Jenderal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al­Qur'an bertujuan untuk pengaturan kelernbagaan Pendidikan Al­Qur'an supaya tertata dengan baik.

Melalui latar belakang nya disampaikan Kebijakan pengembangan pendidikan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, mencakup tiga aspek, yaitu; perluasan akses, peningkatan mu tu dan daya saing, serta tata kelola pendidikan. Perluasan akses ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu dan daya saing merupakan upaya serius meningkatkan kualitas pendidikan Islam sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan tata kelola pendidikan Islam berkaitan dengan penataan kelembagaan, majamen pengelolaan dan regulasi pendidikan.

Terkait dengan kebijakan tersebut di atas, pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari pendidikan Islam mempunyai posisi yang strategis. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kenyataan; Pertama, pendidikan Al­Qur'an merupakan pendidikan dasar yang paling utama, karena di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilrnu, sehingga semua lembaga pendidikan keagamaan Islam pasti megajarkan Al-Qur'an; Kedua, pengembangan pendidikan Al-Qur'an sangat penting karena Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al­Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempuma (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al­Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten; Ketiga, pendidikan Al-Qur'an menjadi fondasi seluruh kurikulum pendidikan di dunia islam, karena Al­Qur'an rnerupakan syiar agama yang rnampu menguatkan akidah dan mengokohkan keimanan.

Dengan demikian pendidikan Al-Qur'an merupakan ruh utama dari pendidikan Islam, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup. Oleh karena itu pendidikan Al-Qur'an tidak sekedar pada belajar membaca dan menghafal tetapi harus dikembangkan lagi pada level berikutnya yaitu belajar memahami, sehingga mampu mengamalkannya dengan baik sesuai dengan pesan ilahiyah. 

Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa agama merupakan sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk pemenuhan hak dasar warga negara tersebut.  Saat ini pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat telah berkembang pesat dengan berbagai jenis, metode, dan penjenjangan. Maka dalam rangka pengakuan terhadap satuan pendidikan Al-Qur'an perlu diatur dalam peraturan yang menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 50 telah mengamanahkan tentang jenis, tujuan, kurikulum, dan kriteria pendidik pada pendidikan Al-Qur'an. Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan sebagai turunan aturan tentang pendidikan Al-Qur'an secara rinci, yaitu tentang tujuan pendidikan Al­Qur'an, penyelenggaraan pendidikan: jenis, kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, pembiayaan, penilaian dan kelulusan, akreditasi, pembinaan dan evaluasi, serta tentang prosedur pendaftaran dan penutupan lembaga pendidikan Al-Qur'an. 

Merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, bagi yang ingin Download Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran No 91 tahun 2020 (TPQ), silahkan download melalui tautan dibawah ini:

7/19/2020

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Cadiak.id - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 yang merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK). Saat ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag telah menerbitkan aturan No. 2971 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan No. 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020.
Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2971 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Oprasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II Periode Juli sampai dengan Desember 2020.
2.Biaya Satuan BOP RA dan BOS Madrasah Tahap II Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi:
  • RA semula Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • Ml semula Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi RpB00.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • MTs semula Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per siswa per tahun;
  • MA dan MAK semula Rp1 .500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1 .400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) siswa per tahun.
3.Untuk Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II (Periode Juli-Desember 2020) dihitung berdasarkan Jumlah unit cost/ siswa sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dikurangi dengan jumlah unit cost/ siswa yang sudah dicairkan pada Tahap I.
4.Satuan Kerja Penyalur Dana Bantuan BOP-RA dan BOS Madrasah agar segera melakukan pencairan dana buffer dan memastikan dana BOP-RA dan BOS-Madrasah dapat diterima oleh RA dan Madrasah pada bulan Juli 2020.

Adapun Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa dalam upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, dipandang perlu mengambil langkah strategis yang salah satunya adalah melakukan efisiensi satuan biaya Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah; 
  2. bahwa ketentuan mengenai satuan biaya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 perlu dirubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur J enderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal-Pendiq.ikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  melalui tautan dibawah ini:



7/18/2020

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKK (Pendidikan Kecapakan Kerja) 2020

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKK (Pendidikan Kecapakan Kerja) 2020

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKK (Pendidikan Kecapakan Kerja) 2020 Terbaru Lengkap - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini menerbitkan Juknis PKK. Juknis ini akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam meningkatkan kecapakan dan mempersiapkan siswa ketika memasuki dunia kerja nantinya.
Juknis Bantuan Pemerintah Program PKK (Pendidikan Kecapakan Kerja) 2020 Terbaru Lengkap
Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI).

Pendidikan Kecakapan Kerja tahun 2020 ini diterbitkan dengan harapan sebagai berikut:
  1. Mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Kerja.
  2. Memastikan peserta didik PKK mengikuti uji kompetensi.
  3. Peserta terserap di Dunia Kerja.
Besaran Bantuan Dana PKK:
Pemberi bantuan pemerintah program PKK adalah Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi melalui DIPA Tahun 2020 dengan alokasi dana rata-rata sebesar Rp.4.250.000,- per peserta didik sesuai dengan jenis keterampilan dan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan sebagai Acuan Penilaian
Calon penyelenggara Program PKK wajib mengajukan proposal dan memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:
  1. Memiliki izin operasional dan/atau izin usaha.
  2. Memiliki MoU dengan mitra Dunia Kerja yang siap menerima lulusan (kurikulum, bahan ajar, sarana/prasarana/instruktur, dan uji kompetensi bersama dengan industri).
  3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi satuan pendidikan nonformal dan formal atau nomor pokok pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi.
  4. Memiliki nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan atau DU/DI.
  5. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama satuan pendidikan atau DU/DI.
  6. Lembaga penyelenggara dapat mengajukan proposal tahap kedua pada tahun anggaran berjalan dengan syarat telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan telah menyalurkan lulusan ke DU/DI minimal 90%.
Bentuk Bantuan Pemerintah
Bantuan pemerintah program PKK diberikan dalam bentuk uang melalui transfer kepada rekening lembaga penyelenggara.

Pada bagian Penutup Juknis PKK Tahun 2020 ini disampaikan:
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan Program PKK. Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Program PKK oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional, dan transparan. Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon dan Fax: 021-5725504/021-57904363 Email: kursus@kemdikbud.go.id atau pkkbinsus@gmail.com Website:www.kursus.kemdikbud.go.id



Juknis Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020 Terbaru Lengkap

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020 Terbaru Lengkap

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020 Terbaru Lengkap - Saat ini pemerintah sangat gencar dalam mewujudkan masyarakat yang berwirausaha, baik dari program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bunga kredit yang rendah bagi pelaku usaha. Baru-baru ini Pemerintah kembali mencanangkan gerakan usaha dengan subjek bagi ranah pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020.
Juknis Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020 Terbaru Lengkap


Latar belakang Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan pemerintah melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), yaitu:
  1. 1Mayoritas tenaga kerja (58,77%/72,8 juta) memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan SMP/sederajat kebawah) tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja (BPS, 2019).
  2. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi.
  3. Sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut.
  4. Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar.
  5. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (1,37%) jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (5,28%), Vietnam (4,39%), dan Malaysia (2,16 %) (Sumber: APO, September 2018).
  6. Rasio wirausaha di Indonesia meningkat 3,10%. Sebelumnya 1,67% dari 225 juta penduduk.
  7. Sasaran pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri 0,78%/2,8 juta sampai dengan tahun 2024 (Bappenas).
Fakta di atas adalah beberapa faktor yang memicu jumlah pengangguran dan angkatan kerja Indonesia masih tinggi (jumlah pengangguran sebanyak 7.05 juta orang, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133,56 juta merujuk data BPS tahun 2019), selain meningkatnya jumlah angka putus sekolah.

Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan anak putus sekolah, salah satunya adalah faktor kondisi ekonomi/kemiskinan (jumlah kemiskinan sebesar 25,67 juta orang atau 9,66 % dari total penduduk Indonesia merujuk data BPS, 2018). Kondisi ekonomi/kemiskinan merupakan salah satu faktor yang sering mendasari anak tidak melanjutkan pendidikan. Mereka putus sekolah karena kurangnya biaya, sedangkan untuk menempuh pendidikan diperlukan biaya yang tidak sedikit terlebih pada pendidikan formal. Sebagai upaya untuk menanggulangi anak putus sekolah, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melalui pendidikan vokasi menyediakan alternatif layanan melalui kursus dan pelatihan. Sedangkan bentuk layanan yang disediakan yaitu program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW). Program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha.

Tujuan penyelenggaraan Program PKW ini adalah sebagai berikut:
  1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI dan atau pasar.
  2. Memotivasi dan menciptakan rintisan usaha baru serta pendampingan untuk dapat berkembang dan mampu bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Dunia Usaha, Permodalan, dan Pemasaran serta instansi terkait.
Penerima bantuan PKW adalah warga masyarakat usia 15 s.d 30 tahun dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan kriteria:
  1. Putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan.
  2. Belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur.
  3. Prioritas dari keluarga kurang mampu.
Tata Cara Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan Program PKW
Pengajuan proposal dimulai setelah petunjuk teknis ini resmi diterbitkan. Proposal disampaikan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan cara:
1. Online/Daring
Lembaga penyelenggara dapat mengakses aplikasi e-banper pada laman https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id dengan mekanisme sebagai berikut:
Juknis Bantuan Pemerintah Program PKW (Pendidikan Kecapakan Wirausaha) 2020 Terbaru Lengkap


Keterangan:
  1. Melakukan registrasi pada sistem e-banper pada laman https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id dengan melengkapi persyaratan administrasi.
  2. Memilih bantuan pemerintah program PKW dan melengkapi persyaratan substansi pada instrumen proposal serta mengusulkan calon peserta didik sesuai persyaratan yang ditetapkan.
  3. Apabila instrumen proposal sudah lengkap diisi selanjutnya menunggu proses penilaian proposal dan apabila diperlukan dilakukan verifikasi lapangan.
  4. Berdasarkan hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan akan dilakukan rapat pleno untuk menetapkan lembaga yang layak untuk menerima bantuan program PKW. Pemberitahuan lembaga yang layak menerima bantuan program PKW dengan jumlah kuota peserta didik yang disetujui akan disampaikan ke akun masing-masing lembaga.
  5. Selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan akad kerjasama antara lembaga penyelenggara dengan PPK Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
  6. Pencairan dana bantuan program PKW dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening masing-masing lembaga penyelenggara.
2. Offline/Luring
Pengajuan proposal secara luring hanya diperuntukan bagi lembaga yang berada di daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) dengan mengirimkan proposal dalam bentuk cetak (hardcopy) sesuai format pada lampiran 1, ke Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi dengan alamat.
Direktorat Kursus dan Pelatihan
Ditjen Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
Untuk pemahaman yang lebih komprehensif dapat mendownload Surat Edaran Menpan RB perihal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019 di bawah ini:


4/13/2020

Juknis Pengelolaan BOS Madrasah dan BOP RA No. 1801 Perubahan

Juknis Pengelolaan BOS Madrasah dan BOP RA No. 1801 Perubahan

Cadiak.id - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 yang merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK). Saat ini Kemenag telah menerbitkan aturan No. 1801 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan No. 7330 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020.

Adapun Juknis Pengelolaan BOS Madrasah dan BOP RA No. 1801 Perubahan atas Juknis No. 7330 tahun 2020 TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah untuk pencegahan penyebaran COVID-19, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020; 
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2109 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekblah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis Pengelolaan BOS Madrasah dan BOP RA No. 1801 Perubahan  TERBARU  melalui tautan dibawah ini:

4/02/2020

Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020

Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020

Cadiak.id - Tepat pada tanggal 28 Februari 2020 yang lalu Pemerintah melalui Kemdikbud telah berhasil menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Kemdikbud menerbitkan aturan ini dengan maksud untuk dapat meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu. Sebelumnya kami telah membagikan informasi mengenai: 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020
Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020
Adapun pertimbangan dalam penerbitan Juknis BOP PAUD 2020 ini adalah sebagai berikut:
  1. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonlisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2O2O;
Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk:
  1. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
  2. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
  3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020  melalui tautan dibawah ini:
Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020

Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020

Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020
Cadiak.id - Sehubungan dengan postingan kami sebelumyna mengenai Juknis BOP PAUD 2020, kali ini kami akan membagikan 15 (lima belas) item-item yang dilarang dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam penggunaan suatu anggaran terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu berikut 15 point Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020 sebagai berikut:
  1. disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
  4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
  5. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;
  6. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
  7. membangun gedung atau ruangan baru;
  8. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, pinter, tape rearder, LCD proyektor, dan sejenisnya bagi BOP PAUD;
  9. pembelian mebel;
  10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
  11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD;
  12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD atau perpajakanprogram DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan kementerian;
  13. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
  14. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikanm penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan; dan
  15. melakukan gratihkasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan.
Terlihat dari 15 point diatas hal-hal yang tidak boleh dianggarkan. Oleh karena itu agar bapak/ibu pemangku kepentingan dapat senantiasa memahami secara komprehensif sebelum menggunakan BOP PAUD 2020.

4/01/2020

Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

Cadiak.id - Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK).
Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

Adapun Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa untuk meningkatkan a.kses dan mutu pendidikan madrasah, perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah; 
  2. bahwa untuk meningkatkan akun tabilitas pengelolaan Bantuan Operasional dimaksud, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
Sedangkan Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU ini diterbitkan dengan tujuan sebagai berikut:
  1. membantu pendanaan biaya operasional dan non-personalia pada RA/Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian SNP;
  2. meringankan beban biaya pendidikan terutama bagi peserta didik pada RA/Madrasah dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya pendidikan;
  3. membantu RA/Madrasah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran; dan
  4. mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mengatasi stunting pada anak usia dini.
Berdasarkan Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah ini, besaran nominal bantuan BOP Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

NomorJenjangNominal
1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 900.000
2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 1.100.000
3Madrasah Aliyah ( MA ) dan MAKRp. 1.500.000
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:
Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis Bos PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU
Cadiak.id - Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun Anggaran 2020. Juknis ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan akses pendidikan, perlu melaksanakan Program Indonesia Pin tar (PIP); 
  2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, perlu membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;

Ruang Lingkup dari Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu memuat persyaratan penerima bantuan, mekanisme pencairan dana bantuan, tata kelola dana bantuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

Maksud Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk melaksanakan tugas dan-tanggungjawabnya secara benar dan terarah. 

Tujuan Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
  1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;
  2. Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran.
Berdasarkan juknis PIP Madrasah 2020 nominal besar bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

NomorJenjangNominal
1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 450.000
2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 750.000
3Madrasah Aliyah ( MA )Rp. 1.000.000
Mekanisme penyaluran bantuan PIP serta pelaporan bantuan ini diatur dalam Juknis PIP Madrasah Tahun 2020. Sebagaimana yang sudah – sudah bahwa Juknis atau Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam penayaluran dana PIP.

Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done