Berita Pendidikan: Juknis BOS
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Juknis BOS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis BOS. Tampilkan semua postingan

3/10/2021

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Apa anda sedang mencari Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf? Sudah tepat dengan membuka artikel ini. Sebab kami akan menyediakan lampiran berupa preview. Dan tentunya bisa anda unduh agar lebih mudah dalam mempelajari.

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Tidak dipungkiri, tahun sudah berganti dan BKU penggunaan dana BOS juga sudah ditutup per bulan Desember 2020. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika saat ini anda bersiap untuk menyusun RKAS Dana BOS Reguler 2021.

Yang menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana cara menyusun dan apa saja komponen belanja yang bisa dimasukkan dalam rincian RKAS 2021?

Untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap, akan lebih baik jika anda simak informasi dibawah ini. Rangkuman juga akan membahas tentang juknis terbaru terkait penggunaan dana BOS tahun 2021.

Akan tetapi, jika anda ingin cepat-cepat mengetahui panduan yang kami maksud. Silahkan simak preview dibawah ini :


Nah, seperti yang kita ketahui, ARKAS versi terbaru sudah dirilis. Sehingga, dengan munculnya ARKAS terbaru tersebut, maka menjadi tanda bahwa persiapan penyusunan anggaran sekolah tahun 2021 akan segera dimulai.

Terlepas dari aplikasi ARKAS tersebut, ada pula beberapa hal yang sebelumnya patut anda perhatikan. Poin ini masih ada kaitannya dengan Dana BOS 2021, yakni tentang program baru Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Apa AKM juga dibiayai dana BOS 2021? Kegiatan AKM akan dimulai pada tahun 2021, dan tentu saja akan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Untuk saat ini, pertanyaan ini masih belum bisa terjawab. Pasalnya masih harus menunggu juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 keluar.

Dilihat dari Penyusunan Penggunaan Dana BOS 2021, umumnya komponen belanja masih sama, yaitu dengan memenuhi 8 standar pendidikan.

Akan tetapi, untuk kegiatan dan belanja apa saja yang diperbolehkan. Tentu harus melihat beberapa poin yang tercantum pada juknis.

Masuk pada tahun 2021, nyatanya  dunia pendidikan masih terpengaruh dengan adanya pandemi yang saat ini masih belum berakhir.

Proses penyusunan RKAS di masa Pandemi pun sangat diperlukan. Pasalnya RKAS masa pandemi yang  disusun pada tahun lalu, sebagian besar beberapa komponen didalamnya masih bisa dipakai.

Meski pada dasarnya dipastikan ada beberapa perubahan pada juknis tahun ini. Apa pun kendalanya, yang pasti penyusunan RKAS dana BOS 2021 harus berpedoman pada Juknis yang sudah ditetapkan.

Untuk bahan pertimbangan, tentu anda bisa mempelajari beberapa poin yang sudah tertera pada ebook dalam bentuk pdf di atas.

Jika memang dipelajari dengan benar, pastinya anda sudah tidak perlu bingung lagi. Sebab rincian yang tertera sudah lengkap. Bahkan anda bisa praktek secara langsung.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum terkait Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf. Semoga apa yang kami tulis ini, bisa menjadi referensi yang memang benar-benar dibutuhkan.

7/19/2020

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Cadiak.id - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 yang merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK). Saat ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag telah menerbitkan aturan No. 2971 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan No. 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020.
Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2971 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Oprasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II Periode Juli sampai dengan Desember 2020.
2.Biaya Satuan BOP RA dan BOS Madrasah Tahap II Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi:
  • RA semula Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • Ml semula Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi RpB00.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • MTs semula Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per siswa per tahun;
  • MA dan MAK semula Rp1 .500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1 .400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) siswa per tahun.
3.Untuk Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II (Periode Juli-Desember 2020) dihitung berdasarkan Jumlah unit cost/ siswa sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dikurangi dengan jumlah unit cost/ siswa yang sudah dicairkan pada Tahap I.
4.Satuan Kerja Penyalur Dana Bantuan BOP-RA dan BOS Madrasah agar segera melakukan pencairan dana buffer dan memastikan dana BOP-RA dan BOS-Madrasah dapat diterima oleh RA dan Madrasah pada bulan Juli 2020.

Adapun Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa dalam upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, dipandang perlu mengambil langkah strategis yang salah satunya adalah melakukan efisiensi satuan biaya Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah; 
  2. bahwa ketentuan mengenai satuan biaya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 perlu dirubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur J enderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal-Pendiq.ikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  melalui tautan dibawah ini:



4/01/2020

Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis Bos PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU
Cadiak.id - Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun Anggaran 2020. Juknis ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan akses pendidikan, perlu melaksanakan Program Indonesia Pin tar (PIP); 
  2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, perlu membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;

Ruang Lingkup dari Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu memuat persyaratan penerima bantuan, mekanisme pencairan dana bantuan, tata kelola dana bantuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

Maksud Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk melaksanakan tugas dan-tanggungjawabnya secara benar dan terarah. 

Tujuan Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
  1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;
  2. Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran.
Berdasarkan juknis PIP Madrasah 2020 nominal besar bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

NomorJenjangNominal
1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 450.000
2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 750.000
3Madrasah Aliyah ( MA )Rp. 1.000.000
Mekanisme penyaluran bantuan PIP serta pelaporan bantuan ini diatur dalam Juknis PIP Madrasah Tahun 2020. Sebagaimana yang sudah – sudah bahwa Juknis atau Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam penayaluran dana PIP.

Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:

3/20/2020

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia untuk masing2 satuan pendidikan dasar sebagai bantuan dalam pelaksana program wajib belajar. Dalam pengunaan Dana BOS inipun hanya dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur melalui ketentuan PERMENDIKBUD NO 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler - JUKNIS BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) SD SMP SMA SMK TAHUN 2020. 

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler  ini dibuat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler; 
  2. Bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis;
  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
Dengan diberlakukannya Permendikbud No.8 Tahun 2020 ini maka Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Jo. No. 18 Tahun 2019 Jo. 35 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada pedoman Juknis BOS 2020 terdapat pokok-pokok aturan sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Penerima Dana;
  3. Alokasi Dana;
  4. Komponen Penggunaan Dana;
  5. Pengelolaan, Pelaporan, dan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  6. Monitoring dan Evaluasi;
  7. Ketentuan Peralihan; dan
  8. Ketentuan Penutup.
UPDATE!! Kemdikbud telah melakukan Perubahan atas Permendikbud No.8 Tahun 2020, lihat selengkapnya artikel berikut: JUKNIS BOS 2021

Dengan demikian untuk ketentuan dan pedoman yang lebih detail dapat anda baca pada link berikut:


3/16/2019

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi! - Saat ini dalam pencairan Bantuan Operasional Sekolah, selalu disertai dengan petunjuk teknis nya. Salah satu nya yaitu Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah tahun 2019 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah tahun anggaran 2019.
Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Adapun terbitnya aturan ini didasarkan pada hal-hal berikut ini:
  1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar, perlu adanya program Bantuan Operasional Sekolah yang dapat menunjang proses belajar mengajar di madrasah;  
  2. Dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019, perlu dibuat petunjuk teknis BOS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019;

Serta adapun maksud, ruang lingkup dan tujuan diterbitkan Juknis BOS untuk Sekolah Madrasah 2019 adalah sebagai berikut :

Maksud : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan terarah.

Tujuan : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah Tahun Anggaran 2019 bertujuan:
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019;
2. Memperlancar proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah agar lebih tepat
prosedur, tepat waktu dan tepat guna.

Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 yaitu memuat mekanisme pelaksanaan dana BOS, Penggunaan dan BOS, Monitoring dan Supervisi dana BOS, Pelaporan dan Pertanggunjawaban dana BOS.

Lantas berapa besaran Bantuan Dana BOS untuk sekolah madrasah tahun anggaran 2019 ini ?Pada Juknis BOS MI Tahun 2019 / 2020 dinyatakan bahwa Besar biaya bantuan satuan BOS yang  diterima  oleh  Sekolah Madrasah,  dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 
  1. Madrasah Ibtidaiyah   : Rp.   800.000,-/siswa/tahun 
  2. Madrasah Tsanawiyah  : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun 
  3. Madrasah Aliyah  : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun
Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan ketelitian dari pengguna anggaran agar tidak keluar dari aturan penggunaan dana BOS Madrasah tahun 2019, dan tidak merugikan keuangan negara untuk selanjutnya. Demikian disampaikan, untuk ketentuan selebihnya dapat dilihat dan di download pada PDF berikut ini :

3/11/2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2017
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019 - Setelah diterbitkannya Permendikbud no.3 tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019, Kepala sekolah maupun Bendahara Sekolah harus leibh berhati-hati dalam mengambil keputusan karna pada aturan tersebut telah memberikan beberapa larangan yang mana dana bos ini tidak boleh digunakan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut ini :
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
  5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasaranajamban/ WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  17. Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga kependidikan/non kependidikan honorer.
Dan perlu diingat, Dalam mengelola dana bos harus melibatkan komite sekolah, jangan hanya kepala sekolah sendiri yang mengelola dana bos tersebut, dan gunakan menajemen yang ada serta sering-sering berkoordinasi dengan manajer BOS di dinas pendidikan. Laporan secara tertulis maupun laporan yang dipasang di papan dinding pengumuman harus tertera dengan baik, agar semua pihak mengetahui kemana dana BOS diperuntukan, dan insyaallah tidak akan ada permasalahan terkait dana ini.
Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap

Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap

Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia untuk masing2 satuan pendidikan dasar sebagai bantuan dalam pelaksana program wajib belajar. Dalam pengunaan Dana BOS inipun hanya dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur dan diarahkan oleh permendikbud no 3 tahun 2019 JUKNIS BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) SD SMP SMA SMK TAHUN 2019. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan Petunjuk Teknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK ini dibuat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler; 
  2. Bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis; 
  3. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;  
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Dengan diberlakukannya Permendikbud No.3 Tahun 2019 ini maka Permendikbud No. 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada pedoman Juknis BOS 2019 terdapat ketentuan apasaja  komponen atau kegiatan yang dapat diambilkan dari dana BOS. Adapun 10 Komponen pembiayaan dana BOS tahun 2019 yang kami rangkum yaitu sebagai berikut:
  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. PPDB
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  5. Pengelolaan Sekolah
  6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Pembayaran Honor
  10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
Dengan demikian untuk ketentuan dan pedoman yang lebih detail dapat anda baca pada link berikut:







3/08/2019

Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah untuk Pondok Pesantren sangat dibutuhkan bagi pemangku kewenangan dalam menentukan ataupun mempergunakan kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan tahun2 yang lalu, pemerintah saat ini lebih ketat dalam memberikan dana BOS bagi sekolah dalam penggunaannya.
Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019
Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019
Oleh karena itu, berikut Juknis BOS untuk Pondok Pesantren tahun ajaran 2019. Yang mungkin dapat bermanfaat bagi bapak/ibu guru sekalian. Sebelum melangkah terlebih dahulu mari kita ketahui Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Juknis BOS untuk Pondok Pesantren kali ini.

1. Maksud
Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk Untuk memberikan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren pada tahun anggaran 2019.

2. Tujuan
Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019 agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Asas
Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan BOS Pondok Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Penutup.

Download Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019 :


Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done