Berita Pendidikan: Juknis BOS
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Juknis BOS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Juknis BOS. Tampilkan semua postingan

5/20/2021

Langkah Dan Cara Mencari Nomor UKG Yang Lupa

Langkah Dan Cara Mencari Nomor UKG Yang Lupa

Bagaimana Langkah Dan Cara Mencari Nomor UKG Yang Lupa? Jika mencari informasi dari internet, mungkin anda akan menemukan beberapa web yang menjelaskan tentang poin jawaban dari pertanyaan tersebut.

Langkah Dan Cara Mencari Nomor UKG Yang Lupa
Tidak terkecuali blog sederhana ini yang akan menyampaikan tahap demi tahap terkait panduan pencarian nomor UKG.

Apa yang dimaksud dengan UKG? Dan Bagaimana cara mendapatkannya? UKG sendiri merupakan singkatan dari Uji Kompetensi Guru.

Makna lebih lanjut, UKG sendiri merupakan ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi yang terkait dengan bidang studi dasar sekaligus pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru.

Sedangkan untuk kompetensi pedagogik yang diujikan, merupakan bentuk dari implementasi antara kompetensi pedagogik dan bidung studi guru ketika mengajar di dalam kelas.

Dilihat secara prinsi, peserta UKG ialah semua guru PNS dan bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri dan swasta. Namun juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  • Guru Bersertifikat Pendidik : Mempunyai sertifikat pendidik, khususnya pada tahun 2012 serta belum memasuki masa pensiun, dan masih aktif menjadi guru.
  • Guru Belum Bersertifikat Pendidik : Guru PNS atau Guru tetap Yayasan (GTY) serta sudah memiliki NUPTK.

Panduan Pencarian Nomor UKG

Bagi anda yang masih penasaran dengan nomor UKG. Berikut beberapa syarat dan langkah yang harus dilakukan oleh guru atau kandidat dalam mencari informasi nomor UKG. Apa saja?

  1. Pastikan bahwa anda sudah terdaftar dan aktif di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah.
  2. Pastikan Dapodik Sekolah sudah tersambung (Sinkron) dengan Dapodik Pusat.
  3. Jika Dapodik Sekolah belum sinkron dengan Dapodik Pusat, maka silahkan hubungi operatir Dapodik Sekolah.
  4. Setelah Dapodik Sekolah sinkron dengan Dapodik Pusat, maka tunggi 2x24 jam untuk memperoleh akun SIM-PKB.
  5. Anda bisa mencari dan aktivasi akun SIM-PKB melalui laman https://gtk.belajar.kemdikbud.go.id
  6. Selanjutnya, masukkan nama, provinsi, dan kota anda dilanjut dengan klik tombol “Cari GTK”.
  7. Tahap akhir, gulir tampilan pada bagian bawah laman untuk melihat hasil pencarian. Dan silahkan lihat nomor UKG yang sudah tampil.

Melihat beberapa langkah di atas, kami yakin anda sudah bisa langsung praktek di rumah. Namun jika masih belum yakin, bisa ditanyakan pada operator sekolah masing-masing.

Tujuan UKG

Terdapat beberapa tujuan penerapan atau dilaksanakannya UKG. Beberapa diantaranya ialah :

  • Memetakan lebih lanjut tentang tingkat kompetensi guru. Sebagai contoh ialah kompetensi pedagogik dan profesional.
  • Membina sekaligus mengembangkan profesi guru sebagai tindak lanjut PKG (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)
  • Sebagai langkah dan tahap awal untuk seleksi mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG)
  • Mengontrol dan mengawasi kinerja guru.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum. Semoga apa yang kami bagikan disini, bisa menjadi referensi sekaligus petunjuk bagi orang yang membutuhkan.

3/10/2021

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Apa anda sedang mencari Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf? Sudah tepat dengan membuka artikel ini. Sebab kami akan menyediakan lampiran berupa preview. Dan tentunya bisa anda unduh agar lebih mudah dalam mempelajari.

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Tidak dipungkiri, tahun sudah berganti dan BKU penggunaan dana BOS juga sudah ditutup per bulan Desember 2020. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika saat ini anda bersiap untuk menyusun RKAS Dana BOS Reguler 2021.

Yang menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana cara menyusun dan apa saja komponen belanja yang bisa dimasukkan dalam rincian RKAS 2021?

Untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap, akan lebih baik jika anda simak informasi dibawah ini. Rangkuman juga akan membahas tentang juknis terbaru terkait penggunaan dana BOS tahun 2021.

Akan tetapi, jika anda ingin cepat-cepat mengetahui panduan yang kami maksud. Silahkan simak preview dibawah ini :


Nah, seperti yang kita ketahui, ARKAS versi terbaru sudah dirilis. Sehingga, dengan munculnya ARKAS terbaru tersebut, maka menjadi tanda bahwa persiapan penyusunan anggaran sekolah tahun 2021 akan segera dimulai.

Terlepas dari aplikasi ARKAS tersebut, ada pula beberapa hal yang sebelumnya patut anda perhatikan. Poin ini masih ada kaitannya dengan Dana BOS 2021, yakni tentang program baru Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Apa AKM juga dibiayai dana BOS 2021? Kegiatan AKM akan dimulai pada tahun 2021, dan tentu saja akan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Untuk saat ini, pertanyaan ini masih belum bisa terjawab. Pasalnya masih harus menunggu juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 keluar.

Dilihat dari Penyusunan Penggunaan Dana BOS 2021, umumnya komponen belanja masih sama, yaitu dengan memenuhi 8 standar pendidikan.

Akan tetapi, untuk kegiatan dan belanja apa saja yang diperbolehkan. Tentu harus melihat beberapa poin yang tercantum pada juknis.

Masuk pada tahun 2021, nyatanya  dunia pendidikan masih terpengaruh dengan adanya pandemi yang saat ini masih belum berakhir.

Proses penyusunan RKAS di masa Pandemi pun sangat diperlukan. Pasalnya RKAS masa pandemi yang  disusun pada tahun lalu, sebagian besar beberapa komponen didalamnya masih bisa dipakai.

Meski pada dasarnya dipastikan ada beberapa perubahan pada juknis tahun ini. Apa pun kendalanya, yang pasti penyusunan RKAS dana BOS 2021 harus berpedoman pada Juknis yang sudah ditetapkan.

Untuk bahan pertimbangan, tentu anda bisa mempelajari beberapa poin yang sudah tertera pada ebook dalam bentuk pdf di atas.

Jika memang dipelajari dengan benar, pastinya anda sudah tidak perlu bingung lagi. Sebab rincian yang tertera sudah lengkap. Bahkan anda bisa praktek secara langsung.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum terkait Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf. Semoga apa yang kami tulis ini, bisa menjadi referensi yang memang benar-benar dibutuhkan.

7/19/2020

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Cadiak.id - Sehubungan dengan telah diterbitkannya Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 yang merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK). Saat ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag telah menerbitkan aturan No. 2971 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan No. 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020.
Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2971 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Oprasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku pada Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II Periode Juli sampai dengan Desember 2020.
2.Biaya Satuan BOP RA dan BOS Madrasah Tahap II Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi:
  • RA semula Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • Ml semula Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) menjadi RpB00.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  • MTs semula Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per siswa per tahun;
  • MA dan MAK semula Rp1 .500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp1 .400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) siswa per tahun.
3.Untuk Penyaluran Dana BOP-RA dan BOS Madrasah Tahap II (Periode Juli-Desember 2020) dihitung berdasarkan Jumlah unit cost/ siswa sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dikurangi dengan jumlah unit cost/ siswa yang sudah dicairkan pada Tahap I.
4.Satuan Kerja Penyalur Dana Bantuan BOP-RA dan BOS Madrasah agar segera melakukan pencairan dana buffer dan memastikan dana BOP-RA dan BOS-Madrasah dapat diterima oleh RA dan Madrasah pada bulan Juli 2020.

Adapun Juknis No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa dalam upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang berdampak luas pada berbagai sektor kehidupan, dipandang perlu mengambil langkah strategis yang salah satunya adalah melakukan efisiensi satuan biaya Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah; 
  2. bahwa ketentuan mengenai satuan biaya yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 perlu dirubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur J enderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal-Pendiq.ikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Peraturan No. 2971/2020 Tentang Perubahan Kedua Juknis BOP dan BOS Madrasah No. 7330/2019  melalui tautan dibawah ini:



4/01/2020

Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

Juknis Bos PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU
Cadiak.id - Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun Anggaran 2020. Juknis ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  1. bahwa untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan akses pendidikan, perlu melaksanakan Program Indonesia Pin tar (PIP); 
  2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, perlu membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;

Ruang Lingkup dari Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu memuat persyaratan penerima bantuan, mekanisme pencairan dana bantuan, tata kelola dana bantuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

Maksud Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk melaksanakan tugas dan-tanggungjawabnya secara benar dan terarah. 

Tujuan Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
  1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;
  2. Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran.
Berdasarkan juknis PIP Madrasah 2020 nominal besar bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

NomorJenjangNominal
1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 450.000
2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 750.000
3Madrasah Aliyah ( MA )Rp. 1.000.000
Mekanisme penyaluran bantuan PIP serta pelaporan bantuan ini diatur dalam Juknis PIP Madrasah Tahun 2020. Sebagaimana yang sudah – sudah bahwa Juknis atau Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam penayaluran dana PIP.

Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:

3/20/2020

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia untuk masing2 satuan pendidikan dasar sebagai bantuan dalam pelaksana program wajib belajar. Dalam pengunaan Dana BOS inipun hanya dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur melalui ketentuan PERMENDIKBUD NO 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler - JUKNIS BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) SD SMP SMA SMK TAHUN 2020. 

JUKNIS BOS 2020 SD SMP SMA/SMK LENGKAP

Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler  ini dibuat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler; 
  2. Bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis;
  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
Dengan diberlakukannya Permendikbud No.8 Tahun 2020 ini maka Permendikbud No. 3 Tahun 2019 Jo. No. 18 Tahun 2019 Jo. 35 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada pedoman Juknis BOS 2020 terdapat pokok-pokok aturan sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Penerima Dana;
  3. Alokasi Dana;
  4. Komponen Penggunaan Dana;
  5. Pengelolaan, Pelaporan, dan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
  6. Monitoring dan Evaluasi;
  7. Ketentuan Peralihan; dan
  8. Ketentuan Penutup.
UPDATE!! Kemdikbud telah melakukan Perubahan atas Permendikbud No.8 Tahun 2020, lihat selengkapnya artikel berikut: JUKNIS BOS 2021

Dengan demikian untuk ketentuan dan pedoman yang lebih detail dapat anda baca pada link berikut:


3/16/2019

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi! - Saat ini dalam pencairan Bantuan Operasional Sekolah, selalu disertai dengan petunjuk teknis nya. Salah satu nya yaitu Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah tahun 2019 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah tahun anggaran 2019.
Juknis BOS Madrasah 2019 Lengkap dan Resmi!

Adapun terbitnya aturan ini didasarkan pada hal-hal berikut ini:
  1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar, perlu adanya program Bantuan Operasional Sekolah yang dapat menunjang proses belajar mengajar di madrasah;  
  2. Dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019, perlu dibuat petunjuk teknis BOS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019;

Serta adapun maksud, ruang lingkup dan tujuan diterbitkan Juknis BOS untuk Sekolah Madrasah 2019 adalah sebagai berikut :

Maksud : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan terarah.

Tujuan : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah Tahun Anggaran 2019 bertujuan:
1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019;
2. Memperlancar proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah agar lebih tepat
prosedur, tepat waktu dan tepat guna.

Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019 yaitu memuat mekanisme pelaksanaan dana BOS, Penggunaan dan BOS, Monitoring dan Supervisi dana BOS, Pelaporan dan Pertanggunjawaban dana BOS.

Lantas berapa besaran Bantuan Dana BOS untuk sekolah madrasah tahun anggaran 2019 ini ?Pada Juknis BOS MI Tahun 2019 / 2020 dinyatakan bahwa Besar biaya bantuan satuan BOS yang  diterima  oleh  Sekolah Madrasah,  dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 
  1. Madrasah Ibtidaiyah   : Rp.   800.000,-/siswa/tahun 
  2. Madrasah Tsanawiyah  : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun 
  3. Madrasah Aliyah  : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun
Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan ketelitian dari pengguna anggaran agar tidak keluar dari aturan penggunaan dana BOS Madrasah tahun 2019, dan tidak merugikan keuangan negara untuk selanjutnya. Demikian disampaikan, untuk ketentuan selebihnya dapat dilihat dan di download pada PDF berikut ini :

3/11/2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019

17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2017
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019
17 Hal yang dilarang Penggunaan Dana BOS 2019 - Setelah diterbitkannya Permendikbud no.3 tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019, Kepala sekolah maupun Bendahara Sekolah harus leibh berhati-hati dalam mengambil keputusan karna pada aturan tersebut telah memberikan beberapa larangan yang mana dana bos ini tidak boleh digunakan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut ini :
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
  5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan / kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
  6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
  8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
  9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum memiliki prasaranajamban/ WC dan kantin sehat;
  11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  12. Menanamkan saham;
  13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  17. Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga kependidikan/non kependidikan honorer.
Dan perlu diingat, Dalam mengelola dana bos harus melibatkan komite sekolah, jangan hanya kepala sekolah sendiri yang mengelola dana bos tersebut, dan gunakan menajemen yang ada serta sering-sering berkoordinasi dengan manajer BOS di dinas pendidikan. Laporan secara tertulis maupun laporan yang dipasang di papan dinding pengumuman harus tertera dengan baik, agar semua pihak mengetahui kemana dana BOS diperuntukan, dan insyaallah tidak akan ada permasalahan terkait dana ini.
Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap

Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap

Juknis BOS 2019 SD SMP SMA SMK Paling Lengkap
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia untuk masing2 satuan pendidikan dasar sebagai bantuan dalam pelaksana program wajib belajar. Dalam pengunaan Dana BOS inipun hanya dapat digunakan sebagaimana yang telah diatur dan diarahkan oleh permendikbud no 3 tahun 2019 JUKNIS BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) SD SMP SMA SMK TAHUN 2019. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan Petunjuk Teknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Permendikbud No 3 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS SD SMP SMA SMK ini dibuat dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler; 
  2. Bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis; 
  3. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;  
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Dengan diberlakukannya Permendikbud No.3 Tahun 2019 ini maka Permendikbud No. 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada pedoman Juknis BOS 2019 terdapat ketentuan apasaja  komponen atau kegiatan yang dapat diambilkan dari dana BOS. Adapun 10 Komponen pembiayaan dana BOS tahun 2019 yang kami rangkum yaitu sebagai berikut:
  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. PPDB
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  5. Pengelolaan Sekolah
  6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Pembayaran Honor
  10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
Dengan demikian untuk ketentuan dan pedoman yang lebih detail dapat anda baca pada link berikut:







3/08/2019

Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah untuk Pondok Pesantren sangat dibutuhkan bagi pemangku kewenangan dalam menentukan ataupun mempergunakan kebijakannya agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan tahun2 yang lalu, pemerintah saat ini lebih ketat dalam memberikan dana BOS bagi sekolah dalam penggunaannya.
Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019
Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019
Oleh karena itu, berikut Juknis BOS untuk Pondok Pesantren tahun ajaran 2019. Yang mungkin dapat bermanfaat bagi bapak/ibu guru sekalian. Sebelum melangkah terlebih dahulu mari kita ketahui Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Juknis BOS untuk Pondok Pesantren kali ini.

1. Maksud
Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk Untuk memberikan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren pada tahun anggaran 2019.

2. Tujuan
Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2019 agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Asas
Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan BOS Pondok Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Penutup.

Download Juknis BOS untuk Pondok Pesantren 2019 :


10/20/2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017

Revisi Permendikbud No 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017 - Belum lama ini mendikbud kembali melakukan revisi aturan Permendikbud no 26 tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017. Terdapat beberapa poin inti yang diubah diantaranya sebagai berikut ini :

Perubahan Juknis BOS 2017
Revisi juknis BOS 2017 yang tercakup dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 meliputi beberapa hal. Berikut penulis rangkum beberapa perubahan pada penggunaan terdapat pada :

Pengembangan perpustakaan
Pada bagian pengadaan buku kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 pada permendikbud nomor 8 tahun 2017 berbunyi :
Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan dalam permendikbud nomor 26 tahun 2017 berbunyi :
Buku teks yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
Pada Permendikbud nomor 26 tahun 2017 muncul biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah.
Sehingga kepala sekolah dan bendahara dapat memberikan anggaran konsumsi untuk kegiatan evaluasi dan pemeriksaan hasil ujian yang dilakukan di sekolah.

Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pada Permendikbud nomor 26 tahun 2017 diberikan keterangan tambahan yang berbunyi :
Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang dan bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.



Keterangan:
D-1 : cut off Dapodik untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan I (tanggal 15 Desember);
D-2 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan I dan untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan II (tanggal 30 Januari);
D-3 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan II dan untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan III (tanggal 30 April);
D-4 : cut off Dapodik untuk penetapan alokasi sementara penyaluran triwulan IV (tanggal 21 September);
D-5 : cut off Dapodik untuk perhitungan lebih/kurang penyaluran triwulan III dan triwulan IV (tanggal 30 Oktober);

Bagi yang ingin melihat keseluruhan Revisi pada Permendikbud No 26 Tahun 2017 Tentang Juknis BOS 2017 ini dapat didownload dan dilihat dibawah ini :

5/19/2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017

Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017 -  Tepat pada tanggal 27 Februari 2017 yang lalu pemerintah melalui Kemendikbud menerbitkan aturan baru terkait JUKNIS BOS 2017 yang mana sebelumnya telah ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017. Pemerintah melalui kemendikbud Mengundangkan Juknis BOS 2017 pada peraturan No 08 Tahun 2017 Tentang : Juknis BOS 2017 untuk SD SMP SMA dan SMK. Jika anda sebelumnya telah pernah mendownload Draf Juknis BOS 2017 maka anda memerlukan untuk mendownload aturan PERMENDIKBUD no 8 tahun 2017 ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang diubah pada draft tersebut. Perlu diketahui namanya Draft, maka hal tersebut belum pasti dan masih akan ada banyak perubahan.
Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017
Juknis BOS 2017 - PERMENDIKBUD No 8 Tahun 2017
Adapun perbedaan yang terdapat antara Juknis BOS 2016 dengan Juknis BOS 2017 yaitu Permendikbud No 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS tahun 2017 terdapat perbedaan pada halaman 38 yakni terkait pembelian  buku  teks. Dalam Permendikbud No 8 Tahun 2017 Halaman 38 disebutkan bahwa Tim  BOS  Provinsi  dan  Tim  BOS Kabupaten/Kota  sesuai  dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening  sekolah  untuk  pembelian  buku teks  yang  harus  dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada  bab selanjutnya.Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar  pemesanan buku teks yang diperlukan,  atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan  buku sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana. Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20%  dana  BOS  yang dicadangkan tersebut,  sekolah  dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada.  Akan tetapi bila dana kebutuhan  dana pembelian  buku  teks  lebih  kecil  dari  20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan  kegiatan  lainnya sebagaimana diatur pada bab selanjutnya. 17 Larangan Penggunaan Dana BOS 2017

Serta pada Permendikbud No 8 Tahun 2017 juga terdapat ketentuan baru terkait dengan pemindahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Salah satunya yaitu BOS dapat digunakan untuk pembayaran honor guru pada jenjang SMA dengan ketentuan sebagai berikut ini:
  1. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pengalihan kewenangan sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;
  2. Guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
  3. Nukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan dan
  4. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru dan mata pelajaran yang diampu, serta sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

Bagi anda yang ingin mendownload ataupun ingin melihat selengkapnya terkait aturan Juknis BOS 2017 SD SMA SMA SMK ini, dapat dilihat berikut ini : 

Dan bagi anda yang masih belum mengerti terkait aturan Permendikbud ini, dapat juga melihat serta memahami Surat edaran dari Permendikbud terkait Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Juknis 2017

1/27/2016

Juknis BOS 2016

Juknis BOS 2016

Juknis BOS 2016 - Pada tahun 2016 ini BOS kembali menerbitkan Juknis BOS 2016. Yaitu berdasarkan dari Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggujawaban Keuangan Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ). Jikapun Juknis ini belum final. Maka tentunya BOS akan segera menerbitkan Juknis revisi. Seperti yang kita ketahui BOS adalah program pemerintah yang digunakan untuk pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar seperti ( SD, SMP, dan SMA, dan SMK ) sebagai pelaksana program wajib belajar. Pada tahun ini Permendikbut kembali menerbitkan 3 lampiran yaitu :
  1. Juknis BOS SD dan SMP
  2. Juknis BOS SMA
  3. Juknis BOS SMK
Juknis BOS 2016

Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
Secara Umum :
1. Meringan Biaya Pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun
2. Mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan ( SNP
Secara Khusus :
1. Memberikan siswa kebebasan dari pungutan di seluruh sekolah negri
2. Memberikan kebebasan dari pungutan, bagi siswa kurang mampu dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Untuk lebih lengkapnya silahkan bapak/ibu mendownload dokumen tentang petunjuk tenis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS berikut ini :

Update : Juknis BOS 2017
Download : Ketentuan Juknis BOS 2016
Password :www.pendidikann.info

Bagi bapak/ibu yang masih kebingungan dalam membaca ketentuan yang ada, mari kita diskusikan di kolom komentar. Baca juga Contoh Proposal Pengajuan Dana

RINCIAN ALOKASI DANA BOS PER PROVINSI TAHUN 2016

NO
PROVINSI
JUMLAH (RP.)
(01)
(02)
(03)
1
Aceh
868.655.400.000,00
2
Sumatera Utara
2.993.016.000.000,00
3
Sumatera Barat
1.052.632.800.000,00
4
Riau
1.196.172.400.000,00
5
Jambi
611.813.200.000,00
6
Sumatera Selatan
1.533.592.600.000,00
7
Bengkulu
368.675.600.000,00
8
Lampung
1.378.888.000.000,00
9
DKI Jakarta
1.568.210.800.000,00
10
Jawa Barat
7.589.657.200.000,00
11
Jawa Tengah
5.216.983.400.000,00
12
DI Yogyakarta
558.407.600.000,00
13
Jawa Timur
5.329.536.600.000,00
14
Kalimantan Barat
947.161.400.000,00
15
Kalimantan Tengah
450.751.000.000,00
16
Kalimantan Selatan
588.821.800.000,00
17
Kalimatan Timur
659.020.600.000,00
18
Sulawesi Utara
494.820.200.000,00
19
Sulawesi Tengah
755.477.000.000,00
20
Sulawesi Selatan
1.710.680.600.000,00
21
Sulawesi Tenggara
568.363.400.000,00
22
Bali
759.414.800.000,00
23
Nusa Tenggara Barat
841.645.000.000,00
24
Nusa Tenggara Timur
1.282.338.000.000,00
25
Maluku
411.463.200.000,00
26
Papua
560.234.600.000,00
27
Maluku Utara
277.003.400.000,00
28
Banten
1.905.302.600.000,00
29
Kepulauan Bangka Belitung
244.274.400.000,00
30
Gorontalo
224.499.400.000,00
31
Kepulauan Riau
321.829.400.000,00
32
Papua Barat
208.744.400.000,00
33
Sulawesi Barat
276.005.000.000,00
34
Kalimantan Utara
128.935.200.000,00
~
Dana Cadangan
218.546.800.000,00

Grand Total
43.923.573.800.000,00

Sumber : Lampiran XVIII Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS) Provinsi Tahun Anggaran 2016, Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done