Berita Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Bantuan Operasional Sekolah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bantuan Operasional Sekolah. Tampilkan semua postingan

3/10/2021

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Apa anda sedang mencari Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf? Sudah tepat dengan membuka artikel ini. Sebab kami akan menyediakan lampiran berupa preview. Dan tentunya bisa anda unduh agar lebih mudah dalam mempelajari.

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Tidak dipungkiri, tahun sudah berganti dan BKU penggunaan dana BOS juga sudah ditutup per bulan Desember 2020. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika saat ini anda bersiap untuk menyusun RKAS Dana BOS Reguler 2021.

Yang menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana cara menyusun dan apa saja komponen belanja yang bisa dimasukkan dalam rincian RKAS 2021?

Untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap, akan lebih baik jika anda simak informasi dibawah ini. Rangkuman juga akan membahas tentang juknis terbaru terkait penggunaan dana BOS tahun 2021.

Akan tetapi, jika anda ingin cepat-cepat mengetahui panduan yang kami maksud. Silahkan simak preview dibawah ini :


Nah, seperti yang kita ketahui, ARKAS versi terbaru sudah dirilis. Sehingga, dengan munculnya ARKAS terbaru tersebut, maka menjadi tanda bahwa persiapan penyusunan anggaran sekolah tahun 2021 akan segera dimulai.

Terlepas dari aplikasi ARKAS tersebut, ada pula beberapa hal yang sebelumnya patut anda perhatikan. Poin ini masih ada kaitannya dengan Dana BOS 2021, yakni tentang program baru Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Apa AKM juga dibiayai dana BOS 2021? Kegiatan AKM akan dimulai pada tahun 2021, dan tentu saja akan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Untuk saat ini, pertanyaan ini masih belum bisa terjawab. Pasalnya masih harus menunggu juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 keluar.

Dilihat dari Penyusunan Penggunaan Dana BOS 2021, umumnya komponen belanja masih sama, yaitu dengan memenuhi 8 standar pendidikan.

Akan tetapi, untuk kegiatan dan belanja apa saja yang diperbolehkan. Tentu harus melihat beberapa poin yang tercantum pada juknis.

Masuk pada tahun 2021, nyatanya  dunia pendidikan masih terpengaruh dengan adanya pandemi yang saat ini masih belum berakhir.

Proses penyusunan RKAS di masa Pandemi pun sangat diperlukan. Pasalnya RKAS masa pandemi yang  disusun pada tahun lalu, sebagian besar beberapa komponen didalamnya masih bisa dipakai.

Meski pada dasarnya dipastikan ada beberapa perubahan pada juknis tahun ini. Apa pun kendalanya, yang pasti penyusunan RKAS dana BOS 2021 harus berpedoman pada Juknis yang sudah ditetapkan.

Untuk bahan pertimbangan, tentu anda bisa mempelajari beberapa poin yang sudah tertera pada ebook dalam bentuk pdf di atas.

Jika memang dipelajari dengan benar, pastinya anda sudah tidak perlu bingung lagi. Sebab rincian yang tertera sudah lengkap. Bahkan anda bisa praktek secara langsung.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum terkait Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf. Semoga apa yang kami tulis ini, bisa menjadi referensi yang memang benar-benar dibutuhkan.

2/23/2021

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler

Pada postingan kali ini, kami akan membahas tentang Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler. Salinan ini berisi tentang besaran biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing daerah di Indonesia.

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler
Dikarenakan jumlah atau besaran pada masing-masing daerah berbeda. Maka sangat penting untuk mengetahuinya, sehingga tidak terjadi salah kaprah dan penggunaannya pun lebih tepat sasaran.

Nah, sebelum kita lanjut pada salinan Keputusan Menteri terkait dengan satuan dana BOS tersebut. Akan lebih baik jika kita paham apa yang dimaksud dengan dana BOS.

Dana BOS sendiri, merupakan program yang diusung oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Bantuan pendidikan dengan bentuk dana tersebut, diberikan berdasar dengan jumlah siswa yang terdaftar. Sehingga, tidak heran jika setiap sekolah memperoleh besaran bantuan yang berbeda.

Kapan dana BOS bisa dicairkan? Untuk pencairan dana BOS, ditetapkan oleh ketentuan Kemendikbud. Akan tetapi, pencairan tersebut terbagi menjadi tiha tahap. Yakni, tahap I sebesar 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%.

Kembali pada pembahasan Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler. Kesemuanya bisa anda lihat langsung pada preview yang sudah kami sediakan dibawah.


Jika melihat lampiran diatas, tentu besaran bantuan dana BOS pada setiap jenjang mempunyai jumlah yang berbeda.

Akan tetapi, dari kesemua satuan biaya tersebut. Tidak ada perbedaan jumlah pada setiap jenjang. Terkecuali, pada beberapa daerah yang dianggap penting dan sangat membutuhkan.

Perbedaannya pun tidaklah mencolok, sebab hanya berkisar ratusan ribu saja. Sedangkan untuk setiap daerah lainnya, mempunyai jumlah bantuan yang sama.

Pertanyaannya, apa dana BOS hanya untuk sekolah Negeri saja? Nah untuk saat ini, dana BOS dan kinerjanya sudah bisa digunakan oleh sekolah swasta.

Dana Bos ini diberikan ada sekolah negeri dan swasta dengan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Khususnya bagi sekolah yang dianggap paling membutuhkan.

Dalam setiap tahunnya, dana bantuan yang diberikan sebesar Rp 60 juta untuk setiap sekolah. Dan dana BOS tersebut disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Terdapat beberapa larangan kegiatan penggunaan dana BOS. Sehingga bantuan dana tersebut tidak dipergunakan sembarangan oleh pihak sekolah penerima bantuan.

Larangan tersebut mencakup : Disimpan dengan maksud untuk diambil bunganya (Dibungkan), Dipinjamkan pada pihak lain, Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau perangkat lunak yang lain. Serta tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti halnya studi banding, tur, dan sejenisnya.

Diambil kesimpulan, Dana BOS hanya dipergunakan untuk kepentingan siswa dalam menjalankan proses atau kegiatan yang menjadi prioritas sekolah. Seperti halnya pembelian buku, seragam, dan yang lainnya.

2/22/2021

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS

Bisa disebut jika Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS sangat penting untuk diketahui. Sebab didalamnya berisi terkait keterangan Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler untuk setiap daerah.

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS
Seperti yang kita ketahui, Dana BOS merupakan salah satu sumber biaya yang diperuntukkan bagi lancarnya proses operasional di Sekolah.

Dana ini sangat membantu bagi kalangan siswa yang kurang mampu. Sehingga mereka tetap bisa mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

Dana BOS bisa menjadi sumber pembiayaan bagi guru honorer yang belum tercatat. Atau bahkan untuk kebutuhan lain yang mendukung proses pembelajaran siswa. Seperti halnya pembelian buku, seragam, alat tulis, dan sejenisnya.

Berdasar dari sumber file salinan KEPMENDIKBUD tersebut, tujuannya ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Yakni tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam surat keputusan tersebut, menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang satuan biaya dana BOS Reguler.

Setidaknya, ada tiga poin yang menjadi dasar penerapan keputusan yang dimaksud. Beberapa diantaranya sudah terlampir pada preview yang sudah kami lampirkan dibawah ini.


Melihat tiga poin yang sudah terlampir, dijelaskan bahwa kesemuanya harus diikuti dan mulai berlaku sejak tanggal yang sudah ditetapkan.

Penerapan peraturan ini, dimaksud agar pihak sekolah pada setiap daerah. Bisa menggunakan dana BOS sesuai yang ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Dengan kata lain, tidak ada dana atau biaya BOS yang salah sasaran. Sehingga setiap proses pembelajaran di tiap sekolah, bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Penasaran dengan isi poin yang dimaksud? Berikut kami jabarkan untuk anda :

Poin Pertama :

Menetapkan satuan biaya bantuan operasional sekolah reguler pada masing-masing daerah. Selanjutnya, disebut pada satuan biaya BOS Reguler. Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Poin Kedua :

Satuan Biaya Bos reguler sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu, dihitung berdasar kemahalan konstruksi masing-masing daerah serta indeks peserta didik.

Poin Ketiga :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Beberapa poin keterangan diatas tentunya harus diikuti oleh pihak sekolah (khususnya sekolah Negeri) di seluruh Indonesia.

Meski hanya berupa salinan, namun file ini sesuai dengan aslinya. Bahkan ditandatangi oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana? Apa ulasan yang kami rangkum diatas masih kurang lengkap? Jika dibaca sepintas, mungkin terasa kurang.

Akan tetapi, jika anda melihat file preview yang sudah terlampir diatas. Maka kami rasa penjelasan yang kami tulis sudah cukup dan bisa membantu anda dalam memahami isi dalam surat Keputusan Kemdikbud tersebut.

Sekian dari kami dan semoga bisa membantu!

2/21/2021

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler

Pada JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler ini, dijelaskan tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
Didalamnya berisi tentang ketentuan umum, penerima dana BOS Reguler, besaran alokasi dana bos reguler, penyaluran dana, serta beberapa bab yang termaktup didalamnya.

Beberapa tujuan dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, mungkin terbilang sederhana.

Akan tetapi poin-poin yang terangkum didalamnya, sangat membantu untuk semua sekolah. Agar bisa mengalokasikan dana dengan benar dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Adapun beberapa tujuan yang dimaksud ialah :

  • Meningkatkan mutu pembelajaran serta pemertaan akses layanan pendidikan. Salah satunya dengan mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler.
  • Mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel serta tepat sasaran. Sehingga dalam hal ini pemerintah penyusun petunjuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut.

Sedangkan untuk ketentuan umum, dibawah ini kami merangkum beberapa poin yang dianggap sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa diantaranya mencakup :

  • Dana BOS dipergunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Serta bisa dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai Undang-Undang.
  • Alokasi dana BOS untuk membantu kebuuthan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Jika anda penasaran dengan semua isi yang tertera pada PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler. Bisa menyimak preview berikut :


Jenjang sekolah apa saja yang menerima dana BOS? Dirangkum dari isi surat Peraturan pada preview diatas, setidaknya ada beberapa jenjang sekolah yang menerima bantuan Dana BOS.

Sekolah yang dimaksud ialah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, serta SMK. Bisa disebut semua jenjang sekolah berhak menerima bantuan dana BOS. Terkecuali jenjang perguruan tinggi.

Syarat Sekolah yang bisa menerima bantuan dana BOS diantaranya :

  • Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik, sesuai dengan kondisi riil (sebenarnya) di sekolah hingga waktu yang sudah ditentukan.
  • Mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang sudah terdata pada Dapodik.
  • Mempunyai izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sudah terdata pada Dapodik.
  • Mempunyai jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.
  • Tidak dan atau bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Beberapa poin yang sudah kami jelaskan diatas, pada dasarnya sudah terlampir pada preview PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Sehingga untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Anda bisa membaca secara rinci. Klik file untuk memperbesar atau menyimpannya pada perangkat masing-masing.

Demikianlah ulasan singkat yang bisa kami bahas. Semoga bisa membantu!

2/12/2021

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah

Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah memberikan dana yang disalurkan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut dibuat untuk menjamin anak di Indonesia yang kurang mampu, bisa memperoleh pendidikan serta mempunyai prestasi.

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah
Bantuan PIP yang diberikan berupa uang tunai, perluasan akses, serta mempunyai kesempatan belajar dari pemerintah  untuk siswa sekaligus mahasiswa yang kurang mampu dalam membayar uang pendidikan.

Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa ialah pembebasan uang kuliah di perguruan tinggi sekaligus biaya hidup setiap bulannya. Nah untuk bisa memberikan bantuan PIP dari pemerintah, tentu diterapan syarat dan pedaftaran yang wajib dilakukan. 

Syarat Penerima KIP Kuliah

Bagi setiap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan, namun mempunyai kendala dari segi biaya atau kurang mampu. Mak sudah punya hak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.

Akan tetapi, ada beberapa syarat yang sebelumnya harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP). Beberapa diantaranya ialah :

  • Penerima KIP Kuliah merupakan siswa SMA/SMK/Sederajat yang sudah dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dengan maksimal kelulusan 2 tahun sebelumnya.
  • Siswa yang ingin mendaftar, mempunyai potensi akademik yang baik. Akan tetapi terbatas ekonomi dengan pembuktian dokumen yang valid.
  • Diterima pada perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi prodi A atau B.
  • Keterbatasan ekonomi keluarga, dibuktikan dengan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau bisa juga menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  • Bagi keluarga yang tidak mempunyai KIP ataupun KKS, tetap bisa mendaftar dengan suarat pendapatan kotor gabungan orang tua Rp 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga sebesar Rp 750 ribu.

Pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi dilakukan secara daring melalui website KIP Kuliah, yakni kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Bahkan anda bisa mendaftar melalui aplikasi KIP Kuliah mobile apps yang bisa diunduh di Google Play Store.

Tahapan pendaftaran KIP Kuliah

  • Siswa bisa bisa mendaftar melalui kip-kuliah.kemendikbud.go.id atau aplikasi di Google Play Store
  • Siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, serra alaman email yang aktif pada halaman pendaftaran.
  • Sistem KIP Kuliah akan memverifikasi dan memvalidasi NIK, NISN, dan NPSN siswa.
  • Apabila siswa dinyatakan berhasil pada proses verifikasi, maka pihak KIP akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses melalui email yang sudah didaftarkan.
  • Siswa akan diminta untuk menyelesaikan pendaftaran KIP serta memiliki jalur masuk perguruan tinggi yang akan dituju.
  • Siswa akan diminta untuk menyelesaikan pendaftaran pada sistem sesuai jalur masuk yang sudah dipilih sebelumnya.

Teruntuk calon penerima KIP Kuliah yang sudah dinyatakan lolos di perguruan tinggi, bisa melakukan verifikasi oleh PTN sebelum dinyatakan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

12/21/2020

Cara Daftar Dan Syarat Memperoleh Bantuan Dana PIP Dari Kemendikbud

Cara Daftar Dan Syarat Memperoleh Bantuan Dana PIP Dari Kemendikbud

Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 – 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam atau musibah.

Cara Daftar Dan Syarat Memperoleh Bantuan Dana PIP Dari Kemendikbud

Lebih lannjut, PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Yang penyalurannya sangat membantu bagi kalangan masyarakat / siswa yang membutuhkan.


Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, serta diharap bisa menarik siswa putus sekolah untuk bisa kembali melanjutkan pendidikannya.


Agar pemahaman anda tidak terputus, berikut sedikit penjelasan terkaait besaran dana yang diperoleh, syarat untuk pengajuan, serta cara sederhana untuk mendaftar Program Indonesia Pintar (PIP).


Untuk besaran dana yang diperoleh, tentu setiap jenjang sekolah mendapat jumlah dana yang berbeda setiap tahunnya. Beberapa diantaranya ialah :

  • Peserta didik SD/MI/ Paket A mendapat Rp 450.000,- / tahun.
  • Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapat Rp 750.000,- / tahun.
  • Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapat Rp 1.000.000,- / tahun.


Jika anda ingin memperoleh penjelasan yang lebih detail, khusus terkait dengan jumlah untuk kelas akhir pada setiap jenjang, bisa dibaca pada Petunjuk pelaksanaan PIP Kemendikbud Tahun 2016.


Bagaimana dengan persiapan dan syarat yang harus dipenuhi? Syarat untuk mendapat PIP sebenarnya sangatlah sederhana. Simak daftar berikut :

  • Penerima KIP harus sudah terdaftar sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) ataupun non formal (PKBM/SKB/LKP).
  • KIP juga sudah harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan.


Cara Daftar PIP pun sangat mudah. Anda bisa bertanya pada guru atau bisa juga membaca langkah-langkah berikut :

  • Siswa bisa mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat.
  • Apabila siswa tersebut tidak mempunyai KKS, orang tuanya bisa meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu suaya bisa melengkapi syarat pendaftaran.


Apa saja kegunaan dari PIP untuk para siswa? Nah menurut yang kami rangkum dari situs resmi pemerintah, bantuan PIP bisa dipergunakan untuk kebutuhan sekolah.


Dalam hal ini, dana PIP bisa dipergunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik. Sebagai contoh iaah untuk membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan, sekaligus biaya untuk uji kompetensi.


Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dana PIP sangat membantu untuk proses pembelajaran siswa. Baik untuk dukungan kebutuhan sekolah, atau beberapa poin yang terkait dengan pembelajaran.


Bagaimana? Apa anda sudah mempunyai KKS? Atau harus mengurus SKTM terlebih dahulu? Persiapkan semua dokumen agar lebih mudah dalam mendaftar.

4/18/2020

Permendikbud No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Permendikbud No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Cadiak.id  Tepat pada tanggal 28 Februari 2020 yang lalu Pemerintah melalui Kemdikbud telah berhasil menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Belum lama ini Kemdikbud kembali menerbitkan aturan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Aturan perubahan ini diterbitkan didasarkan atas peristiwa luar biasa Corona Virus.

Permendikbud No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan


Dalam pertimbangannya Permendikbud No 20 Tahun 2020 berbunyi:
  1. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
  2. bahwa ketentuan mengenai menu penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu diubah;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
Adapun isi lengkap pasal 9A menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Juknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1) Selama  masa  penetapan  status  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK  Nonfisik  BOP  PAUD dapat  digunakan  oleh  Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  komponen  kegiatan  pembelajaran  dan  bermain dapat digunakan untuk:
1.  pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan  peserta  didik  dalam  pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
2.  layanan pendidikan daring berbayar;
b.  komponen kegiatan  pendukung  dapat  digunakan untuk:
1.  pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
2.  pembelian  cairan  atau  sabun  pembersih tangan,  pembasmi  kuman  (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

2)  Selama  masa  penetapan  status  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK  Nonfisik  BOP  Kesetaraan dapat  digunakan  oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  komponen kegiatan  pendukung  dapat  digunakan untuk  pembiayaan  honor  pendidik  dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
b.  komponen kegiatan  administrasi  dan  lainnya  dapat digunakan untuk:
1.  pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan  peserta  didik  dalam  pelaksanaan pembelajaran dari rumah; 
2.  layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
3.  pembeliaan  cairan  atau  sabun  pembersih tangan,  pembasmi  kuman  (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

3)  Penggunaan  DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  dan  BOP Kesetaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat  (2)  tidak  menggunakan  ketentuan  besaran persentase  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran Peraturan  Menteri  Nomor  13 Tahun  2020  tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

4)  Ketentuan  penggunaan DAK  Nonfisik  BOP  PAUD  dan BOP  Kesetaraan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai  dengan  dicabutnya  penetapan  status Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Covid-l9  oleh Pemerintah Pusat.

Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan  melalui tautan dibawah ini:

4/16/2020

Sekarang, NUPTK tidak Diperlukan Untuk Pencairan Gaji Guru Honorer tahun 2020

Sekarang, NUPTK tidak Diperlukan Untuk Pencairan Gaji Guru Honorer tahun 2020

Cadiak.id - Sehubungan dengan kejadian luar biasa yaitu peristiwa COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.


Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, dalam permendikbud sebelumnya, yakni Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pembayaran gaji guru honorer dari dana BOS harus memenuhi persyaratan memiliki NUPTK. "Sekarang kita ubah selama masa darurat Covid-19, dilepas ketentuan harus memiliki NUPTK. Tapi guru honorer yang bisa menerima gaji dari dana BOS tetap harus tercatat di dapodik per Desember 2019. Walaupun syarat NUPTK sudah dilepas sementara, syarat lain tetap berlaku, yaitu bagi guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar," ujar Mendikbud dalam telekonferensi pada Rabu (15/4/2020).

Dalam pasal 9A ayat 3 Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, tercantum bahwa pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, b. belum mendapatkan tunjangan profesi, dan c. memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Mendikbud menuturkan, kebijakan ini dikeluarkan untuk memfasilitasi guru honorer yang memiliki kondisi ekonomi tak memadai akibat dampak Covid-19. "Jadi kita lepas sementara syarat NUPTK karena krisis ekonomi dan kesehatan, tapi tetap harus tercatat di dapodik," katanya.

Selain menghapus syarat NUPTK, Kemendikbud juga mengubah ketentuan persentase penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor. Sebelumnya, berlaku peraturan bahwa dana BOS yang bisa digunakan untuk pembayaran honor ditetapkan maksimal 50 persen. Sekarang, ketentuan pembayaran honor paling banyak 50 persen tersebut tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

"Karena ekonomi sedang terdampak, kita melepaskan ketentuan tersebut dan memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk memberikan gaji kepada guru honorer. Kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah yang merasa butuh membantu kondisi ekonomi guru honorer terutama di daerah, apalagi di daerah banyak yang terdampak. Kita ingin menunjukkan bahwa ada cara untuk memastikan kesejahteraan guru honorer di masa krisis ini," tutur Mendikbud.

Ia pun kembali menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki diskresi dalam penggunaan dana BOS karena kepala sekolah adalah pihak yang paling tahu tentang kebutuhan operasional sekolah maupun kebutuhan guru. Kepala sekolah juga tetap dapat memberikan honor kepada para tenaga kependidikan jika masih tersedia dana setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di masa darurat Covid-19.

"Intinya adalah selama masa krisis ini kita ingin memberikan kenyamanan bagi kepala sekolah dan untuk yang membutuhkan, bahwa mereka bisa menggunakan dana BOS sefleksibel mungkin untuk menjamin kesejahteraan dan kenyamanan pembelajaran daring dan kenyamanan kepala sekolah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS," ujar Mendikbud. (Desliana Maulipaksi)

Sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/darurat-covid19-kemendikbud-hapus-syarat-nuptk-untuk-gaji-guru-honorer-dari-dana-bos

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done