Berita Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Bantuan Operasional Sekolah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bantuan Operasional Sekolah. Tampilkan semua postingan

3/10/2021

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Apa anda sedang mencari Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf? Sudah tepat dengan membuka artikel ini. Sebab kami akan menyediakan lampiran berupa preview. Dan tentunya bisa anda unduh agar lebih mudah dalam mempelajari.

Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf

Tidak dipungkiri, tahun sudah berganti dan BKU penggunaan dana BOS juga sudah ditutup per bulan Desember 2020. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika saat ini anda bersiap untuk menyusun RKAS Dana BOS Reguler 2021.

Yang menjadi pertanyaan disini adalah, bagaimana cara menyusun dan apa saja komponen belanja yang bisa dimasukkan dalam rincian RKAS 2021?

Untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap, akan lebih baik jika anda simak informasi dibawah ini. Rangkuman juga akan membahas tentang juknis terbaru terkait penggunaan dana BOS tahun 2021.

Akan tetapi, jika anda ingin cepat-cepat mengetahui panduan yang kami maksud. Silahkan simak preview dibawah ini :


Nah, seperti yang kita ketahui, ARKAS versi terbaru sudah dirilis. Sehingga, dengan munculnya ARKAS terbaru tersebut, maka menjadi tanda bahwa persiapan penyusunan anggaran sekolah tahun 2021 akan segera dimulai.

Terlepas dari aplikasi ARKAS tersebut, ada pula beberapa hal yang sebelumnya patut anda perhatikan. Poin ini masih ada kaitannya dengan Dana BOS 2021, yakni tentang program baru Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Apa AKM juga dibiayai dana BOS 2021? Kegiatan AKM akan dimulai pada tahun 2021, dan tentu saja akan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Untuk saat ini, pertanyaan ini masih belum bisa terjawab. Pasalnya masih harus menunggu juknis penggunaan Dana BOS tahun 2021 keluar.

Dilihat dari Penyusunan Penggunaan Dana BOS 2021, umumnya komponen belanja masih sama, yaitu dengan memenuhi 8 standar pendidikan.

Akan tetapi, untuk kegiatan dan belanja apa saja yang diperbolehkan. Tentu harus melihat beberapa poin yang tercantum pada juknis.

Masuk pada tahun 2021, nyatanya  dunia pendidikan masih terpengaruh dengan adanya pandemi yang saat ini masih belum berakhir.

Proses penyusunan RKAS di masa Pandemi pun sangat diperlukan. Pasalnya RKAS masa pandemi yang  disusun pada tahun lalu, sebagian besar beberapa komponen didalamnya masih bisa dipakai.

Meski pada dasarnya dipastikan ada beberapa perubahan pada juknis tahun ini. Apa pun kendalanya, yang pasti penyusunan RKAS dana BOS 2021 harus berpedoman pada Juknis yang sudah ditetapkan.

Untuk bahan pertimbangan, tentu anda bisa mempelajari beberapa poin yang sudah tertera pada ebook dalam bentuk pdf di atas.

Jika memang dipelajari dengan benar, pastinya anda sudah tidak perlu bingung lagi. Sebab rincian yang tertera sudah lengkap. Bahkan anda bisa praktek secara langsung.

Demikianlah sedikit ulasan yang bisa kami rangkum terkait Panduan ARKAS JUKNIS BOS 2021 SIPLah Pdf. Semoga apa yang kami tulis ini, bisa menjadi referensi yang memang benar-benar dibutuhkan.

2/23/2021

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler

Pada postingan kali ini, kami akan membahas tentang Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler. Salinan ini berisi tentang besaran biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah pada masing-masing daerah di Indonesia.

Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler
Dikarenakan jumlah atau besaran pada masing-masing daerah berbeda. Maka sangat penting untuk mengetahuinya, sehingga tidak terjadi salah kaprah dan penggunaannya pun lebih tepat sasaran.

Nah, sebelum kita lanjut pada salinan Keputusan Menteri terkait dengan satuan dana BOS tersebut. Akan lebih baik jika kita paham apa yang dimaksud dengan dana BOS.

Dana BOS sendiri, merupakan program yang diusung oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Bantuan pendidikan dengan bentuk dana tersebut, diberikan berdasar dengan jumlah siswa yang terdaftar. Sehingga, tidak heran jika setiap sekolah memperoleh besaran bantuan yang berbeda.

Kapan dana BOS bisa dicairkan? Untuk pencairan dana BOS, ditetapkan oleh ketentuan Kemendikbud. Akan tetapi, pencairan tersebut terbagi menjadi tiha tahap. Yakni, tahap I sebesar 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%.

Kembali pada pembahasan Salinan Lampiran KM Satuan Biaya BOS Reguler. Kesemuanya bisa anda lihat langsung pada preview yang sudah kami sediakan dibawah.


Jika melihat lampiran diatas, tentu besaran bantuan dana BOS pada setiap jenjang mempunyai jumlah yang berbeda.

Akan tetapi, dari kesemua satuan biaya tersebut. Tidak ada perbedaan jumlah pada setiap jenjang. Terkecuali, pada beberapa daerah yang dianggap penting dan sangat membutuhkan.

Perbedaannya pun tidaklah mencolok, sebab hanya berkisar ratusan ribu saja. Sedangkan untuk setiap daerah lainnya, mempunyai jumlah bantuan yang sama.

Pertanyaannya, apa dana BOS hanya untuk sekolah Negeri saja? Nah untuk saat ini, dana BOS dan kinerjanya sudah bisa digunakan oleh sekolah swasta.

Dana Bos ini diberikan ada sekolah negeri dan swasta dengan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Khususnya bagi sekolah yang dianggap paling membutuhkan.

Dalam setiap tahunnya, dana bantuan yang diberikan sebesar Rp 60 juta untuk setiap sekolah. Dan dana BOS tersebut disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah.

Terdapat beberapa larangan kegiatan penggunaan dana BOS. Sehingga bantuan dana tersebut tidak dipergunakan sembarangan oleh pihak sekolah penerima bantuan.

Larangan tersebut mencakup : Disimpan dengan maksud untuk diambil bunganya (Dibungkan), Dipinjamkan pada pihak lain, Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau perangkat lunak yang lain. Serta tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, seperti halnya studi banding, tur, dan sejenisnya.

Diambil kesimpulan, Dana BOS hanya dipergunakan untuk kepentingan siswa dalam menjalankan proses atau kegiatan yang menjadi prioritas sekolah. Seperti halnya pembelian buku, seragam, dan yang lainnya.

2/22/2021

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS

Bisa disebut jika Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS sangat penting untuk diketahui. Sebab didalamnya berisi terkait keterangan Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler untuk setiap daerah.

Salinan KEPMENDIKBUD 16-P-2021 Tentang Dana BOS
Seperti yang kita ketahui, Dana BOS merupakan salah satu sumber biaya yang diperuntukkan bagi lancarnya proses operasional di Sekolah.

Dana ini sangat membantu bagi kalangan siswa yang kurang mampu. Sehingga mereka tetap bisa mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya.

Dana BOS bisa menjadi sumber pembiayaan bagi guru honorer yang belum tercatat. Atau bahkan untuk kebutuhan lain yang mendukung proses pembelajaran siswa. Seperti halnya pembelian buku, seragam, alat tulis, dan sejenisnya.

Berdasar dari sumber file salinan KEPMENDIKBUD tersebut, tujuannya ialah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Yakni tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam surat keputusan tersebut, menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang satuan biaya dana BOS Reguler.

Setidaknya, ada tiga poin yang menjadi dasar penerapan keputusan yang dimaksud. Beberapa diantaranya sudah terlampir pada preview yang sudah kami lampirkan dibawah ini.


Melihat tiga poin yang sudah terlampir, dijelaskan bahwa kesemuanya harus diikuti dan mulai berlaku sejak tanggal yang sudah ditetapkan.

Penerapan peraturan ini, dimaksud agar pihak sekolah pada setiap daerah. Bisa menggunakan dana BOS sesuai yang ditetapkan oleh pihak pemerintah.

Dengan kata lain, tidak ada dana atau biaya BOS yang salah sasaran. Sehingga setiap proses pembelajaran di tiap sekolah, bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Penasaran dengan isi poin yang dimaksud? Berikut kami jabarkan untuk anda :

Poin Pertama :

Menetapkan satuan biaya bantuan operasional sekolah reguler pada masing-masing daerah. Selanjutnya, disebut pada satuan biaya BOS Reguler. Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Poin Kedua :

Satuan Biaya Bos reguler sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu, dihitung berdasar kemahalan konstruksi masing-masing daerah serta indeks peserta didik.

Poin Ketiga :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Beberapa poin keterangan diatas tentunya harus diikuti oleh pihak sekolah (khususnya sekolah Negeri) di seluruh Indonesia.

Meski hanya berupa salinan, namun file ini sesuai dengan aslinya. Bahkan ditandatangi oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana? Apa ulasan yang kami rangkum diatas masih kurang lengkap? Jika dibaca sepintas, mungkin terasa kurang.

Akan tetapi, jika anda melihat file preview yang sudah terlampir diatas. Maka kami rasa penjelasan yang kami tulis sudah cukup dan bisa membantu anda dalam memahami isi dalam surat Keputusan Kemdikbud tersebut.

Sekian dari kami dan semoga bisa membantu!

2/21/2021

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler

Pada JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler ini, dijelaskan tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

JUKNIS BOS 2021 - PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler
Didalamnya berisi tentang ketentuan umum, penerima dana BOS Reguler, besaran alokasi dana bos reguler, penyaluran dana, serta beberapa bab yang termaktup didalamnya.

Beberapa tujuan dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, mungkin terbilang sederhana.

Akan tetapi poin-poin yang terangkum didalamnya, sangat membantu untuk semua sekolah. Agar bisa mengalokasikan dana dengan benar dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Adapun beberapa tujuan yang dimaksud ialah :

  • Meningkatkan mutu pembelajaran serta pemertaan akses layanan pendidikan. Salah satunya dengan mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah reguler.
  • Mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler secara akuntabel serta tepat sasaran. Sehingga dalam hal ini pemerintah penyusun petunjuk teknis pengelolaan dana BOS tersebut.

Sedangkan untuk ketentuan umum, dibawah ini kami merangkum beberapa poin yang dianggap sangat penting untuk diperhatikan. Beberapa diantaranya mencakup :

  • Dana BOS dipergunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Serta bisa dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai Undang-Undang.
  • Alokasi dana BOS untuk membantu kebuuthan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Jika anda penasaran dengan semua isi yang tertera pada PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler. Bisa menyimak preview berikut :


Jenjang sekolah apa saja yang menerima dana BOS? Dirangkum dari isi surat Peraturan pada preview diatas, setidaknya ada beberapa jenjang sekolah yang menerima bantuan Dana BOS.

Sekolah yang dimaksud ialah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, serta SMK. Bisa disebut semua jenjang sekolah berhak menerima bantuan dana BOS. Terkecuali jenjang perguruan tinggi.

Syarat Sekolah yang bisa menerima bantuan dana BOS diantaranya :

  • Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik, sesuai dengan kondisi riil (sebenarnya) di sekolah hingga waktu yang sudah ditentukan.
  • Mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang sudah terdata pada Dapodik.
  • Mempunyai izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan sudah terdata pada Dapodik.
  • Mempunyai jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.
  • Tidak dan atau bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Beberapa poin yang sudah kami jelaskan diatas, pada dasarnya sudah terlampir pada preview PERMENDIKBUD 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Sehingga untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Anda bisa membaca secara rinci. Klik file untuk memperbesar atau menyimpannya pada perangkat masing-masing.

Demikianlah ulasan singkat yang bisa kami bahas. Semoga bisa membantu!

2/12/2021

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah

Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah memberikan dana yang disalurkan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program tersebut dibuat untuk menjamin anak di Indonesia yang kurang mampu, bisa memperoleh pendidikan serta mempunyai prestasi.

Syarat Dan Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah
Bantuan PIP yang diberikan berupa uang tunai, perluasan akses, serta mempunyai kesempatan belajar dari pemerintah  untuk siswa sekaligus mahasiswa yang kurang mampu dalam membayar uang pendidikan.

Bantuan biaya pendidikan pada mahasiswa ialah pembebasan uang kuliah di perguruan tinggi sekaligus biaya hidup setiap bulannya. Nah untuk bisa memberikan bantuan PIP dari pemerintah, tentu diterapan syarat dan pedaftaran yang wajib dilakukan. 

Syarat Penerima KIP Kuliah

Bagi setiap siswa yang ingin melanjutkan pendidikan, namun mempunyai kendala dari segi biaya atau kurang mampu. Mak sudah punya hak untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.

Akan tetapi, ada beberapa syarat yang sebelumnya harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran Program Indonesia Pintar (PIP). Beberapa diantaranya ialah :

  • Penerima KIP Kuliah merupakan siswa SMA/SMK/Sederajat yang sudah dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dengan maksimal kelulusan 2 tahun sebelumnya.
  • Siswa yang ingin mendaftar, mempunyai potensi akademik yang baik. Akan tetapi terbatas ekonomi dengan pembuktian dokumen yang valid.
  • Diterima pada perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi prodi A atau B.
  • Keterbatasan ekonomi keluarga, dibuktikan dengan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau bisa juga menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  • Bagi keluarga yang tidak mempunyai KIP ataupun KKS, tetap bisa mendaftar dengan suarat pendapatan kotor gabungan orang tua Rp 4 juta atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga sebesar Rp 750 ribu.

Pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk perguruan tinggi dilakukan secara daring melalui website KIP Kuliah, yakni kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Bahkan anda bisa mendaftar melalui aplikasi KIP Kuliah mobile apps yang bisa diunduh di Google Play Store.

Tahapan pendaftaran KIP Kuliah

  • Siswa bisa bisa mendaftar melalui kip-kuliah.kemendikbud.go.id atau aplikasi di Google Play Store
  • Siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, serra alaman email yang aktif pada halaman pendaftaran.
  • Sistem KIP Kuliah akan memverifikasi dan memvalidasi NIK, NISN, dan NPSN siswa.
  • Apabila siswa dinyatakan berhasil pada proses verifikasi, maka pihak KIP akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses melalui email yang sudah didaftarkan.
  • Siswa akan diminta untuk menyelesaikan pendaftaran KIP serta memiliki jalur masuk perguruan tinggi yang akan dituju.
  • Siswa akan diminta untuk menyelesaikan pendaftaran pada sistem sesuai jalur masuk yang sudah dipilih sebelumnya.

Teruntuk calon penerima KIP Kuliah yang sudah dinyatakan lolos di perguruan tinggi, bisa melakukan verifikasi oleh PTN sebelum dinyatakan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Info Sertifikasi

[Info Sertifikasi][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done