Berita Pendidikan: Aturan
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan

4/09/2020

Kode Etik Guru Indonesia terbaru

Kode Etik Guru Indonesia terbaru

Kode Etik Guru Indonesia terbaru - Dalam setiap profesi yang dijalani akan selalu ada peraturan yang akan mengatur untuk kesuksesan profesi tersebut. Sama halnya dengan guru, Dalam Melaksanakan tugasnya, guru mempunyai kode etik sendiri yang harus dipatuhi. Kode etik sendiri didefinisikan sebagai pola aturan, pedoman etis, tanda, tata cara dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sedangkan kode etik menurut KBBI yaitu norma dan asas yg diterima oleh kelompok tertentu sbg landasan tingkah laku. Guru menurut KBBI yaitu "guru/gu·ru/ n orang yg pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar;-- kencing berdiri, murid kencing berlari, pb kelakuan murid (orang bawahan) selalu mencontoh guru (orang atasannya).

Dari Penjelasan KBBI tentang "kode etik" dan "guru" tersebut dapat kita simpulkan Kode etik guru yaitu Norma dan asas sebagai landasan tingkah laku dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini wajib untuk ditaati bagi setiap guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari hari.

Kode Etik Guru Indonesia terbaru
Kode Etik Guru Indonesia terbaru
Sedangkan berdasarkan dasar hukum, kode etik guru indonesia yang terbaru yaitu berlandaskan atas keputusan kongres XXI PGRI No VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013. Yang isinya :

Terdiri atas 8 Pasal yaitu :
1. Kewajiban umum
2. Kewajiban guru terhadap peserta didik
3. Kewajiban guru terhadap orangtua/wali peserta didik
4. Kewajiban guru terhadap masyarakat
5. Kewajiban guru terhadap teman sejawat
6. Kewajiban guru terhadap profesi
7. Kewajiban guru terhadap organisasi profesi
8. Kewajiban guru terhadap pemerintah
Dalam menjalan ke-8 pasal tersebut di realita saat ini, berikut saya berikan beberapa contoh Kode etik guru indonesia terbaru :
  1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki kejujuran Profesional dalam menerapkan Kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
  3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
  4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagikepentingan anak didik.
  5. Guru memelihara hubungan dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan.
  6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu Profesinya.
  7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan maupun didalamhubungan keseluruhan.
  8. Guru bersama-sama memelihara membina dan meningkatkan mutu Organisasi Guru Profesional sebagai sarana pengabdiannya.
  9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Pendidikan.
Hasil keputusan Kongres PGRI XXI No VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 lengkapnya dapat dilihat, serta diunduh melalui tautan dibawah ini:


4/06/2020

Surat Edaran Penyesuaian Penggunaan Komponen Belanja Dana BOS dan BOP 2020

Surat Edaran Penyesuaian Penggunaan Komponen Belanja Dana BOS dan BOP 2020

Cadiak.id - Sehubungan dengan wabah penyakit virus corona yang telah mewabah seluruh dunia dan kota-kota besar di Indonesia, termasuk Ibukota Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran No. 31/SE/2020 tentang Penyesuaian Penggunaan Komponen Belanja Dana BOS dan BOP Tahun Anggaran 2020.
Surat Edaran Penyesuaian Penggunaan Komponen Belanja Dana BOS dan BOP 2020
Surat ini diterbitkan dengan memperhatikan lnstruksi Gubernur No. 16 tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan lnfeksi Corona Virus Desease (COVID-19). Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan kota Jakarta menyampaikan:

1. Seluruh Satuan Pendidikan Negeri agar menerapkan standar kebersihan dengan ketentuan :
  • Menyediakan tempat-tempat cuci tangan dengan kran air mengalir di lingkungan sekolah;
  • Menyediakan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer yang digunakan di lingkungan sekolah;
  • Melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan disinfectan di ruang kelas dan seluruh lingkungan sekolah.
2. Seluruh kebutuhan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dapat menggunakan anggaran dana BOP kode rekening Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan atau dana BOS Kode Rekening Belanja Barang dan Jasa.


3. Jika Kebutuhan sebagaimana dalam butir 1 komponen tersebut belum teranggarkan dalam e-RKAS BOP maupun BOS tahun 2020, maka Satuan Pendidikan dapat menggunakan komponen lain dalam satu kode rekening yang sama untuk keperluan pembelian komponen kebersihan dimaksud.


4. Penggunaan atau pengalihan komponen tersebut di bahas oleh Kepala Sekolah, Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah dan perwakilan Guru yang hasilnya di nyatakan dalam Serita Acara pengalihan komponen.

5. Berita Acara pembahasan pengalihan komponen sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di setujui Pengawas Sekolah dan di tembuskan kepada Suku Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya untuk pengalihan komponen dana BOP dan ditembuskan ke Bidang Persekolahan yang pengalihan komponen dana BOS.

6. Kepala Sekolah, Kasubag Tata Usaha, Kasatlak memastikan kesesuaian bukti pertanggungjawaban belanja dan memastikan ketersediaan barang/komponen yang dibeli sesuai dengan yang telah di bayarkan.

7. Pengalihan komponen tersebut selanjutnya dapat di sesuaikan pada saat fase e-RKAS pergeseran maupun perubahan.

    Surat Edaran No. 31/SE/2020 tentang Penyesuaian Penggunaan Komponen Belanja Dana BOS dan BOP 2020 lengkapnya dapat dilihat, serta diunduh melalui tautan dibawah ini:



    4/03/2020

    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Gelombang 3

    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Gelombang 3

    Cadiak.id - Menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler,  maka Kemdikbud selanjutnya menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020
    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Gelombang 3
    Bahwa berdasarkan aturan tersebut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III Tahun 2020 diatas, telah dilampirkan dengan rinci wilayah masing-masing sekolah yang menerima bantuan Dana BOS tahun 2020 Gelombang ketiga (3). Sebelumnya kami telah membagikan informasi mengenai Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Update Gelombang 2

    Bagi bapak/ibu yang ingin melihat dan mendownload rincian  Kepmendikbud No. 419/P/2020 sekolah yang menerima bantuan Dana BOS tahun 2020, dapat dilihat dan didownload pada laman dibawah berikut ini:


    Lampiran I - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III 


    Lampiran II - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 419/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang III 


    4/02/2020

    Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020

    Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020

    Cadiak.id - Tepat pada tanggal 28 Februari 2020 yang lalu Pemerintah melalui Kemdikbud telah berhasil menerbitkan peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. Kemdikbud menerbitkan aturan ini dengan maksud untuk dapat meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu. Sebelumnya kami telah membagikan informasi mengenai: 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020
    Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020
    Adapun pertimbangan dalam penerbitan Juknis BOP PAUD 2020 ini adalah sebagai berikut:
    1. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonlisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan;
    2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2O2O;
    Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

    Tujuan pemberian DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk:
    1. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
    2. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
    3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
    Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis BOP PAUD 2020 - Permendikbud No. 13 Tahun 2020  melalui tautan dibawah ini:
    Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020

    Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020

    Catat! 15 Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020
    Cadiak.id - Sehubungan dengan postingan kami sebelumyna mengenai Juknis BOP PAUD 2020, kali ini kami akan membagikan 15 (lima belas) item-item yang dilarang dalam penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam penggunaan suatu anggaran terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu berikut 15 point Larangan Penggunaan BOP PAUD 2020 sebagai berikut:
    1. disimpan dengan maksud dibungakan;
    2. dipinjamkan kepada pihak lain;
    3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
    4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis daerah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik atau pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
    5. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi pendidik atau peserta didik;
    6. digunakan untuk rehabilitasi gedung;
    7. membangun gedung atau ruangan baru;
    8. pembelian barang fisik/elektronik berupa laptop, komputer, pinter, tape rearder, LCD proyektor, dan sejenisnya bagi BOP PAUD;
    9. pembelian mebel;
    10. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau pemerintah kabupaten/kota secara penuh;
    11. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD;
    12. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terkait program DAK Nonfisik BOP PAUD atau perpajakanprogram DAK Nonfisik BOP PAUD yang diselenggarakan Satuan Pendidikan di luar satuan kerja perangkat daerah pendidikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan kementerian;
    13. membeli buku, alat dan bahan pembelajaran, atau bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi, serta adanya diskriminasi terhadap suku, agama, dan ras;
    14. membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang telah diajukan oleh Satuan Pendidikanm penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan; dan
    15. melakukan gratihkasi, memberikan janji, ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan DAK Nonfisik BOP PAUD atau BOP Kesetaraan.
    Terlihat dari 15 point diatas hal-hal yang tidak boleh dianggarkan. Oleh karena itu agar bapak/ibu pemangku kepentingan dapat senantiasa memahami secara komprehensif sebelum menggunakan BOP PAUD 2020.

    4/01/2020

    Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

    Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

    Cadiak.id - Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk teknis Pengelolaan Biaya Operasional Raudlatul Athfal dan Biaya Operasional Sekolah Madrasah tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah 2020, baik bagi Tim Pengendali dan Pengelola Bantuan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI, MTs, MA, maupun MAK).
    Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU

    Adapun Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    1. bahwa untuk meningkatkan a.kses dan mutu pendidikan madrasah, perlu mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah; 
    2. bahwa untuk meningkatkan akun tabilitas pengelolaan Bantuan Operasional dimaksud, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima.ksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020.
    Sedangkan Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU ini diterbitkan dengan tujuan sebagai berikut:
    1. membantu pendanaan biaya operasional dan non-personalia pada RA/Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian SNP;
    2. meringankan beban biaya pendidikan terutama bagi peserta didik pada RA/Madrasah dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya pendidikan;
    3. membantu RA/Madrasah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran; dan
    4. mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mengatasi stunting pada anak usia dini.
    Berdasarkan Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah ini, besaran nominal bantuan BOP Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

    NomorJenjangNominal
    1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 900.000
    2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 1.100.000
    3Madrasah Aliyah ( MA ) dan MAKRp. 1.500.000
    Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah No. 7330 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:
    Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

    Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU

    Juknis Bos PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU
    Cadiak.id - Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun Anggaran 2020. Juknis ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    1. bahwa untuk mendukung program prioritas Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan akses pendidikan, perlu melaksanakan Program Indonesia Pin tar (PIP); 
    2. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor Nomor 258 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, perlu membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Madrasah;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;

    Ruang Lingkup dari Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
    Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 yaitu memuat persyaratan penerima bantuan, mekanisme pencairan dana bantuan, tata kelola dana bantuan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring.

    Maksud Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
    Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai panduan bagi para pihak baik di pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk melaksanakan tugas dan-tanggungjawabnya secara benar dan terarah. 

    Tujuan Penerbitan Juknis PIP Madrasah No. 967/2020:
    1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah Tahun Anggaran 2020;
    2. Memperlancar proses pelaksanaan program Indonesia Pintar Untuk Siswa Madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu dan tepat sasaran.
    Berdasarkan juknis PIP Madrasah 2020 nominal besar bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah yang diberikan kepada siswa tiap jenjang adalah sebagai berikut :

    NomorJenjangNominal
    1Madrasah Ibtidaiyah ( MI )Rp. 450.000
    2Madrasah Tsanawiyah ( MTs )Rp. 750.000
    3Madrasah Aliyah ( MA )Rp. 1.000.000
    Mekanisme penyaluran bantuan PIP serta pelaporan bantuan ini diatur dalam Juknis PIP Madrasah Tahun 2020. Sebagaimana yang sudah – sudah bahwa Juknis atau Petunjuk Teknis digunakan sebagai pedoman dalam penayaluran dana PIP.

    Bagi bapak/ibu dapat mendownload dan membaca Juknis PIP Madrasah No. 967 tahun 2020 TERBARU  melalui tautan dibawah ini:

    3/27/2020

    Catat! 16 Hal Yang Dilarang Penggunaan Dana Bos 2020

    Catat! 16 Hal Yang Dilarang Penggunaan Dana Bos 2020

    Catat! 16 Hal Yang Dilarang Penggunaan Dana Bos 2020 - Bahwa Kemdikbud sebelumnya telah menerbitkan Juknis BOS 2020 SD SMP dan SMA serta Kemdikbud juga telah menerbitkan Daftar Satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Dana Bos 2020, berkaitan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya Para pemangku kepentingan juga mengetahui hal-hal yang dilarang dalam penggunaan Bantuan Dana Operasional Sekolah atau biasa disebut Bantuan Dana BOS 2020.
    Catat! 16 Hal Yang Dilarang Penggunaan Dana Bos 2020
    Lantas, item-item apa saja yang dilarang dalam penggunaan Bantuan Dana BOS tahun 2020 ? Berikut rinciannya yang kami kutip dari bos.kemdikbud[.]go[.]id:
    1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 
    2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 
    3. Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMA/SMK atau software sejenis. 
    4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya. Baca juga: Nadiem Makarim: Persen Dana BOS untuk Guru Honorer, Ini Syaratnya 
    5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/ kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 
    6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 
    7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya. 
    8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 
    9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 
    10. Membangun gedung/ruangan baru. 
    11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 
    12. Menanamkan saham. 
    13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. 
    14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah. 
    15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. 
    16. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SM/SMK perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Adapun skema penyaluran dana BOS tahun ini akan dilakukan menjadi 3 tahap sebagaimana kami lansir dari portal berita kompas. Tahap I direncanakan sebesar 30%, Tahap II direncanakan sebesar 40%, dan Tahap III direncanakan sebesar 30%. Sri Mulyani menyampaikan, sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran BOS tahap I dengan total besaran Rp 9,8 triliun. 
    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Update Gelombang 2

    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Update Gelombang 2

    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Update - Kemdikbud pada tanggal 10 Maret 2020 yang lalu telah menerbitkan Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahap 1 Gelombang 2 tahun 2020.

    Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Update Gelombang 2

    Bahwa berdasarkan aturan tersebut Kepmendikbud No. 350/P/2020 diatas, telah dilampirkan dengan rinci wilayah masing-masing sekolah yang menerima bantuan Dana BOS tahun 2020 Gelombang kedua (2). Baca juga: Daftar Lengkap Sekolah Penerima Dana BOS 2020 Tahap 3

    Bagi bapak/ibu yang ingin melihat dan mendownload rincian  Kepmendikbud No. 350/P/2020 sekolah yang menerima bantuan Dana BOS tahun 2020, dapat dilihat dan didownload pada laman dibawah berikut ini:




    Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020

    Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020

    Cadiak.id - Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020 - Ditengah wabah pandemi korona ini, kemdikbud tetap mengucurkan bantuan dana BOS kepada sekolah-sekolah yang telah memenuhi syarat. Hal ini direalisasikan berdasarkan Kemdikbud pada tanggal 10 Maret 2020 yang lalu telah menerbitkan Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahap 1 Gelombang 2 tahun 2020.
    Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020
    Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut ini:
    1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020; 
    2. bahwa hasil penghitungan alokasi dana bantuan operasional sekolah reguler sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 327/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020 tidak sesuai dengan jumlah pagu alokasi dana bantuan operasional sekolah regular, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang II Tahun 2020.
    Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kepemndikbud No. 350/P/2020 tersebut diatas, bagi bapak/ibu guru yang ingin mendownload dan membaca dapat dilihat melalui laman dibawah ini:



    Lampiran I Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020


    Lampiran II Kepmendikbud No. 350/P/2020 tentang Satuan pendidikan Penerima Dana BOS tahun 2020

    Buku Paket

    [Buku Paket][recentbylabel2]

    Karya Ilmiah

    [karyailmiah][recentbylabel2]
    Notification
    Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
    Done