Berita Pendidikan: Aturan
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan

4/05/2021

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020 pada dasarnya sudah banyak beredar di internet. Bahkan anda bisa dengan mudah menemukannya asal tersambung dengan jaringan yang memadai.

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020
Yang menjadi pertanyaan disini ialah, apa yang disampaikan dalam Persesjen tersebut? Dilihat dari file preview, poin yang terlampir ialah Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Menurut yang kami rangkum dari beberapa sumber, dijelaskan bahwa Sekretrais Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan sudah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) nomor 23 tahun 2020.

Sedangkan untuk senjelasannya, sama persis terkait dengan apa yang sudah kami maksud di atas. Sehingga intinya sama, namun hanya sumber informasi saja yang berbeda.

Tentunya, Persesjen ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan masyarakat pendidikan. Pasalnya pasca pelaksanaan Ujian Sekolah, maka satuan pendidikan akan melakukan pengumuman kelulusan yang juga diserati dengan penuliasan sekaligus pembagian Ijazah kepada para peserta didik.

Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, Persesjen ini memang dikeluarkan secara rutin untuk memberikan bantuan dan memandu pihak sekolah dan terkhusus para penulis Ijazah supaya bisa tepat dan benar.

Mengingat blanko kosong Ijazah sangat terbatas, sehingga diharap akan bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan.

Sedangkan dari sisi lain, memang aturan penulisan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur dan aturan penilaian yang selalu mengalami perubahan. Tidak terkecuali mengenai teknis untuk menjamin originalitas Ijazah itu sendiri.

Bagi anda yang penasaran dengan isi Persesjen seperti yang kami tulis pada judul, maka bisa simak preview dibawah ini. Preview bisa anda baca langsung atau di unduh pada perangkat masing-masing.


Melihat preview di atas, bisa dilihat jika ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tentu kesemuanya terkait dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Tentang Spesifikasi, Bentuk, dan tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dari situ, anda bisa memetik dan memperhatikan poin yang dijelaskan. Mempunyai peran sebagai petunjuk, tentu Persesjen ini akan sangat membantu bagi kalangan guru yang mempunyai tugas menilis Ijazah.

Sebagai tujuannya ialah, agar tidak terjadi kesalahan saat penulisan. Sekaligus meminimalisir pemakaian blangko yang jumlahnya terbilang sangat terbatas.

Dengan kata lain, ijazah yang ditulis bisa dijaga tingkat keaslian. Dan tentunya akan mengurangi beberapa hal buruk terkait dengan kelalaian guru penulis ijazah.

Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020. Jika anda masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap, akan lebih baik jika menyimak langsung rincian preview di atas.

2/26/2021

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf ini mungkin sudah tersebar secara luas di internet. Bahkan anda pun bisa memperolehnya dengan mudah.

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf
Sekedar untuk tambahan referensi, Salinan SKB Mendikbud ini masih terkait dengan Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Khususnya pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ada beberapa pertimbangan dalam penetapan SKB Mendikbud. Beberapa diantaranya ialah :

Sekolah mempunyai peranan penting sekaligus tanggung jawab untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara. Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, sekolah juga bisa membangun dan memperkuat moderasi beragama toleransi atas keragaman agama yang dianut oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sekolah mempunyai peranan dan fungsi dalam membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Khususnya dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sekaligus membina dan memperkuat kerukunan antar uman beragama.

Penyelenggaraan aturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Dengan beberapa pertimbangan yang sudah disebutkan diatas, maka SKB 3 Menerti perlu menetapkan Keputusan Bersama terkait dengan Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Nah bagi anda yang penasaran dengan isi lengkap SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf.Berikut preview yang bisa anda pelajari.


Dari beberapa rincian yang tertera pada SKB Kemendikbud, kesemuanya mempunyai tujuan baik. Salah satunya ialah untuk tetap menjaga rasa toleransi antar umat beragama.

Sehingga dengan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini, diharap bisa membantu menyelesaikan beragam masalah yang mungkin terjadi pada dunia pendidikan.

Tidak terkecuali dalam hal tingkat toleransi keberagaman agama, serta menerima Kebhinnekaan yang ada di negara kita Indonesia.

Pada dasarnya, penetapan SBK 3 Menteri menuaikan beragam respon dari beberapa tokoh masyarakat. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik karena dinilai masih kurang tepat dan membutuhkan revisi.

Akan tetapi, bagi anda yang sudah membaca secara penuh dan lebih rinci melalui preview yang kami bagikan. Pastinya mempunyai penilaian sendiri terkait SKB Mendikbud.

Sehingga dengan memahami lebih lanjut, diharap tidak ada poin yang menuai pro dan kontra. Pasalnya penetapan yang diberlakukan, ialah demi kebaikan bersama dan mengembangkan dunia pendidikan yang lebih baik.

2/25/2021

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah

Meski menuai banyak kritik, akan tetapi Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah ini tetap diberlakukan. Pasalnya sebelum penyusunan, sudah dilakukan beberapa pertimbangan yang dianggap sangat penting untuk diterapkan.

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah
Sekedar untuk tambahan informasi, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini ditandangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.

SKB 3 Mentri terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, serta Nomor 2019 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah.

Kebijakan berlaku untuk Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Setidaknya, ada 6 poin yang terangkum pada SKB 3 Menteri. Poin pertama ditujukan untuk sekolah Negeri. Dan poin kedua, untuk guru dan murid yang mempunyai hak memilih seragam tanpa kekhususan agama apapun.

Sedangkan untuk beberapa poin lain, memuat tentang Pemda dan sekolah yang dilarang untuk mewajibkan siswa menggunakan seragam dengan kekhususan agama tertentu. Bahkan pihak sekolah wajib mencabut seragam kekhususan agama.

Bagi anda yang penasaran dengan isi SKB 3 Menteri lebih lengkap, berikut kami sudah melampirkan preview. Yuk kita simak sama-sama.


Secara dasar, kebijakan SKB 3 Menteri terkait dengan aturan seragam sekolah diatas sangatlah sederhana. Namun kenapa masih menimbulkan pro dan kontra.

Nyatanya, semua individu mempunyai ciri dan penilaian yang berbeda. Sehingga mereka menganggap bahwa keputusan dalam SKB 3 Menteri masih sangat kurang.

Pada penetapannya, pemerintah daerah ataupun pihak sekolah. Tidak diperbolehkan mewajibkan ataupun mengeluarkan larangan seragam dengan atribut kekhususan agama.

Selain itu, pemerintah daerah dan kepala sekolah, diwajibkan untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama. Bahkan sudah ditentukan waktu paling lama, yakni 30 hari sejak dikeluarkannya SBK 3 Menteri ini.

Bagaimana dengan pihak yang tidak menjalankan kebijakan dari SKB 3 Menteri tersebut? Apabila memang terjadi penggaran terhadap keputusan tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan untuk pelanggar.

Beberapa poin sanksi yang dimaksud mencakup :

  • Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi kepada sekolah, pendidik ataupun tenaga kependidikan (jika pelanggaran dilakukan oleh pihak sekolah).
  • Gubernur akan memberikan sanksi kepada Bupati atau Walikota (Jika pelanggaran terjadi pada kalangan pemerintah Daerah).
  • Kementerian Dalam Negeri akan memberikan Sanksi pada Gubernur (jika pelanggaran dilakukan oleh gubernur).
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi pada sekolah terkait dengan BOS serta bantuan lain dari pemerintah.

Sedangkan untuk tindak lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan. Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku.

Beberapa poin yang kami rangkum sudah termaktup jelas pada file preview diatas. Jadi, akan lebih baik jika anda menyimaknya dengan benar.

11/04/2020

 Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik 


Dari pemerintah pusat telah memberikan pemberitahuan mengenai verivikasi dan validasi data pada nomor ponsel peserta didik terkait bantuan kuota yang diberikan para siswa. Melihat kondisi sekarang ini, dimana para siswa tidak bisa belajar ke Sekolah karena adanya Covid 19. 

Hal itu menjadikan para siswa harus belajar online dari rumah masing-masing menggunakan smartphone ataupun laptop. Hal ini ditujukan agar para siswa juga tetap mendapatkan pelajaran dari para guru. 

Dengan begitu, para siswa juga akan mendapatkan pelajaran yang sama seperti halnya di sekolahan. Hanya saja tempat belajarnya yang berbeda, para siswa harus belajar dari rumah. 

Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, maka para siswa harus membeli kuota sebagai alat pembelajaran. 

Tanpa adanya kuota, para siswa tidak bisa berkomunikasi dengan guru yang memberikan materi secara online. Selain itu, para siswa juga akan kesulitan untuk menggarap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tentu hal tersebut akan kurang efektif bilamana dilakukan. 

Melihat itu, dari pusat data dan teknologi informasi dan kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4239/J1/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik / Siswa yang ditujukan kepada kepala Dinas Provinsidan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Isi Surat Edaran Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel 


Terdapat isi surat edaran tentang pemberitahuan verivikasi dan validasi data nomor ponsel peserta didik / siswa yaitu menindaklanjuti surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang program pemberian kuota internet bagi peserta didik serta menunjang pelaksanaan implementasi SKB 4 Manteri tentang ajaran 2020/2021 saat masa pandemic virus Corona. 

Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota kepada sleuruh siswa yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan atau Program Indonesia Pintar dari Pemerintah. 

Selain itu, adapun sumber data nomor ponsel para peserta didik yang nantinya akan diberikan bantuan kuota. Pemberian kuota diberikan melalui aplikasi Dapodik tahun pelajaran 2020/2021. 

Agra bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka pusat data dan teknologi infomrasi bersama dengan Dinas Pendidikan Kab Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sangat perlu untuk melakukan verivikasi dan validasi data. 

Tujuan dilakukannya verivikasi dan validasi data yaitu dilakukan untuk menjamin bahwa pemberian kuota tersebut diberikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkannya. Aplikasi dan verivikasi data nomor ponsel bisa anda lihat di halaman resmi. 

Berhubungan dengan hal tersebut, Pusat data dan teknologi informasi memohon bantuan kepada kepala dinas pendidikan untuk menginformasikan validasi dan verivikasi data kepada seluruh siswanya. 

Dari pihak sekolah diharapkan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah dilengkapi materai. Operator dinas wajib memastikan kelengkapan SPTJM yang ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai persetujuan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 

Para siswa juga turut berpartisipasi untuk mengisikan data validasi mengenai nomor ponsel yang akan diisi kuota yang diberikan bantuan oleh pihak pusat. Dengan begitu, para siswa akan terbantu untuk bisa belajar lebih efektif mengenai pembelajaran jarak jauh yang dilakukannya. 

Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai surat edaran pemberitahuan verivikasi dan validasi data nomor ponsel. Bagi para siswa wajib menerima bantuan kuota yang diberikan oleh pusat untuk pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan smartphone dan juga kuota internet. 

Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih.

11/03/2020

 Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah 


Surat keterangan yatim piatu merupakan salah satu jenis surat yang ditujukan untuk seorang yatim/piatu/yatim piatu. Bagi anak yang kehilangan orang tuanya atau hanya memiliki satu dari salah satu kedua orang tuanya bisa membuat surat keterangan yatim piatu. 

Hal ini ditujukan untuk mengetahui data secara lengkap terkait daftar anak yatim piatu yang ada di suatu madrasah. 

Sebagaimana surat edaran yang sudah diterangkan pada surat B1802/Dt.l.l/PP.03.1/09/2020 tentang pendataan siswa PIP. 

Bahwasanya terdapat permintaan untuk melakukan pengajuan PIP semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 mulai tanggal 7 September 2020. Mengingat ada persiapan teknis yang dilakukan maka ajuan tersebut bisa dilakukan pada tanggal 11 September 2020. 

Biasanya para siswa yang sudah dipastikan menerima PIP adalah siswa yang yatim/piatu/yatim piatu. Siswa tersebut layak mendapatkan bantuan karena kurang mendapatkan tanggungan dan pastinya kebutuhan orang tua terbebani dalam membiayai anaknya. 


Kriteria Penerima PIP 

Adapun beberapa kriteria yang berhak menerima bantuan PIP diantaranya sebagai berikut: 

  • 1. Siswa madrasah (MI, MTS, dan MA) yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. Atau anak berkebutuhan khusus yang mengalami rentan miskin dengan dibuktikan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu dari kepala Madrasah. 
  • 2. Siswa madrasah yang berasal dari keluarga yang rentan miskin bisa dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang bisa didapatkan dari Kepala Desa/Lurah. 
  • 3. Siswa madrasah yang memiliki KIP/KKS/PKH dan belum menerima PIP sama sekali. 
  • 4. Siswa Madrasah yang mengalami dampak bencana seperti Covid, orang tua di PHK, dan lain sebagainya. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan yang sudah ada sebagai bukti. 

Melalui keterangan siapa yang berhak menerima KIP di atas bahwasanya madrasah berhak memberikan bantuan kepada anak-anak yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. 

Ia harus menggunakan surat keterangan dari kepala Madrasah bahwasanya anak tersebut berhak mendapatkan PIP untuk status yatim/piatu/yatim piatu. 

Para siswa yang yatim/piatu/yatim piatu, sangat berhak untuk mendapatkan bantuan PIP. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah untuk memberikan haknya kepada anak yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan haknya terkait bantuan PIP yang diberikan dari pemerintah. 

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu 


Supaya dapat menggunakan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu, maka anda harus membuatnya terlebih dahulu. Bagi anda yang belum bisa membuatnya tidak usah khawatir, berikut ini kami sajikan bentuk format pembuatan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu! 


KOP MADRASAH 

…………………………………… 

……………………………………….. 



SURAT KETERANGAN YATIM PIATU 

Nomor:…………………………………. 



Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Dengan surat ini menerangkan sebenar-benarnya terkait yang namanya disebutkan tersebut di bawah ini benar-benar anak yatim/piatu/yatim piatu dan anak tersebut menjadi peserta didik di MI, MA, MTS…. 

Nama : 

Tpt/Tgl Lahir : 

NISN : 

NISM : 

Alamat : 

Nama Ayah : 

Nama Ibu : 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 



……….., 12 September 2020 

Kepala MI/MA/MTS………. 



(Nama dan Tanda Tangan) 

Nip: …………………. 



Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah. 

Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara membuatnya bisa mengikuti beberapa cara di atas. 

Sangat mudah untuk membuat surat keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu. Pastinya anda bisa membuatnya dengan baik dan benar. 

Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih. 

11/02/2020

Cara Download Rapor Mutu PMP 2019

Cara Download Rapor Mutu PMP 2019

Cara Download Rapor Mutu PMP 2019
Add captionCara Download Rapor Mutu PMP 2019 


Rapor mutu merupakan suatu data hasil proses pengolahan data yang dlakukan oleh pusat data dan statistik kebudayaan. Dengan adanya rapor mutu ini akan membantu setiap layanan pendidikan untuk meningkatkan jaminan mutu pendidikan di Indonesia. 

Beberapa diantaranya seperti perencanaan pendidikan, kualitas control, dan lain sebagainya secara baik sesuai dengan standar. 

Adapun lembaga yang mengeluarkan rapor mutu pendidikan atau yang dikenal dengan LPMP yang menerbitkannya setiap setahun sekali. 

Pendataan yang dilakukan secara berkala tersebut dilakukan oleh semua dinas pendidikan provinsi. Sehingga semua data dan aspek mutu pendidikan dapat dilaporkan secara efektif. 

Bukan itu saja, data yang dilaporkan juga lebih transparan dan terbuka tuntuk umum. Selain LPMP, BSNP juga memiliki peran penting dalam pengeluaran rapor setiap lima tahun sekali. Laporan tersebut akan menjabarkan secara elas mengenai mutu pendidikan dan bisa dimanfaatkan untuk proses akreditasi sekolah. 

Dalam pendataannya yang transparan tersebut bisa diketahui oleh semua pihak tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu proses peningkatan mutu pendidikan akan menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Standar Nasional pendidikan memiliki kebutuhan untuk mengetahui apakah mutu pendidikan sudah tercapai atau belum. Dimana materi di dalamnya mencakup tingkat kompetens untuk mencapai sebuah standar minimal pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan yang bagian selanjutnya merupakan standar proses, yaitu meliputi bagian pelaksanaan proses pembelajaran yang kratif dan sesuai dengan bakat dan juga minat. 

Pada standar pendidikan dan tenaga, para pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri menjadi lebih baik kedepannya. 


Cara Download Rapor Mutu PMP 2019 


Rapor mutu di tahun 2019 tentu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun terdapat kurang lebih 33% sssekolah yang belum memiliki rapor mutu karena data tidak dapat diolah dan sekolah yang belum mengirimkan data sekitar 12%. 

Hal ini diharapkan bagi Dinas Pendidikan dan juga Pengawas sekolah mampu melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi. 

Selain itu, layanan teknis dan juga pemantauan progress pengiriman data juga harus dilihat secara seksama bagi sekolah yang belum memiliki rapor mutu. 

Bagi sekolah yang tidak memiliki rapor mutu masih diberkan kesempatan untuk mengirimkan data EDS 2019 menggunakan aplikasi EDS versi 2020.08.17. Pengiriman ulang tersebut diberikan batas hingga 1 Oktober 2020. 

Bagi dari piha sekolah yang sudah mengnstaaal versi sebelumnya dapat menggunakan Patch, sedangkan yang belum melakukan pengisian sama sekali atau telah melakukan unistttall EDS harus menggunakan installer. 

Untuk anda yang belum memiliki file rapor mutu PMP 2019 bisa mengunduhnya dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut! 

  • Kunjungi terlebih dahulu situs halaman resmi dengan menuju Link Login Download Rapor Mutu PMP 2019, yakni rapormutu.pmp.kemdikbud.go.id. 
  • Login dengan menggunakan NPSN dan password yang diisi dengan kode registrasi dapodik. 
  • Centang bagian kotak kecil yang beruliskan “saya bukan robot” 
  • Lalu klik tombol unduh excel. 

Setelah itu, anda sudah mengunduh rapor mutu 2019 dengan baik dan benar. Sangat mudah untuk mendownload rapor mutu 2019, anda bisa mengikuti beberapa cara di atas dengan baik dan benar. 

Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai cara mengunduh mutu rapor 2019. Apabila anda ingin mengunduhnya, anda tinggal mengikuti beberapa tips di atas supaya berhasil. 

Melalui mutu rapor tersebut akan lebih efektif melihat hasil data proses pengolahan yang telah dilakukan oleh pusat data dan statistik kebudayaan.

11/01/2020

Cara Membuat Akun PTK di Aplikasi Dapodik 2021

Cara Membuat Akun PTK di Aplikasi Dapodik 2021

Cara Membuat Akun PTK di Aplikasi Dapodik 2021
Cara Membuat Akun PTK di Aplikasi Dapodik 2021 


Embuat akun PTK melalui aplikasi Dapodik sangat penting. Sebagai seorang operator dapodik, maka anda harus sering membaca dan belajar tentang cara mengerjakan aplikasi dapodik. 

Anda bisa belajar dengan mudah melalui media internet, ada banyak sekali informasi yang bisa anda dapatkan melalui internet. Berbagai macam informasi seputar dapodik bisa anda lihat secara seksama di internet. 

Bagi para guru dan juga operator di sekolahan harus bisa menggunakan aplikasi dapodik karena sangat penting. Dengan menggunakan dapodik akan membantu anda dalam pekerjaan yang dilakukan di sekolah. 

Anda bisa mempelajarinya dimanapun anda berada dan tidak perlu membuang waktu untuk mengikuti kursus melainkan hanya dengan bermodalkan HP atau laptop. Cukup dengan kuota internet saja anda sudah bisa menerapkannya secara efektif. 

Bagi anda yang belum memiliki akun PTK pastinya harus membuatnya terlebih dahulu. Dalam membuat akun ini seringkali menjadi pertanyaan besar karena banyak para guru dan pihak sekolah lainnya yang belum memahami akan hal ini. 

Tahun demi tahun dalam penggunaan aplikasi dapodik terus saja ada perubahan yang terjadi, jika anda tidak memahaminya pasti akan tertinggal. 

Seperti yang anda ketahui sendiri, saat ini pada plikasi dapodik versi terbaru dalam melakukan perubahan data guru ataupun data kepala sekolah dan data pegawai lainnya sudah tidak lagi dapat dilakukan. 

Untuk melakukan peubahan data perlu menggunakan akun masing-masing yang dimiliki oleh para guru. Bila anda tidak memilikinya, maka anda tidak akan bisa mengubahnya. 

Cara Membuat Akun PTK 

Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara membuat akun PTK melalui aplikasi dapodik tidak usah khawatir. Perlu anda ketahui bahwa dapodik versi terbaru ini dalam membuat akun PTK sudah tidak bisa lagi diliha di alam aplikasi dapodik karena menu untuk melihat atau mengganti sudah dialihkan ke alamat tersendiri. 

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai cara mudah membuat akun PTK di dalam aplikasi Dapodik tahun 2021: 

  • Langkah pertama yang harus anda lakukan adalah mengunjung website resmi dapodik, yaitu https://sp.datadik.kemdikbud.go.id
  • Setelah itu, anda klik saja yang bertuliskan login menggunakan SSO. 
  • Bila sudah, maka langkah selanjutnya adalah mengisi username dan juga password dalam menggunakan akun dapodik dan selanjutnya klik masuk. 
  • Setelah itu, klik langsung menu akun dan untuk membuat akun baru bisa memilih akun baru. 
  • Setelah itu anda akan membuat akun PTK dan anda bisa mengisinya di kolom yang sudah disediakan. Pada kolom jenis akun pastikan anda pilih PTK, kemudian pada kolom nama silahkan pilis sesuai dengan daftar nama yang ditampilkan dan pilih kolom username. Masukan email yang masih aktif digunakan yang dimiliki oleh PTK dan juga password yang digunakan. Untuk password pastikan anda harus mengingatnya untuk login. 
  • Bila sudah, maka langkash yang sleanjutnya adalah mengeklik menu simpan yang terdapat di bagian bawah. 
  • Jangan lupa untuk melakukan verivikasi akun agar dapat digunakan untuk mengecek info GTK. 
  • Akun PTK sudah siap digunakan 
Demkian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai cara membuat akun PTK melalui aplikasi dapodik terbaru 2021. 

Anda bisa mengikuti beberapa tips di atas supaya berhasil. Bila anda sudah membuat akun, anda bisa mencoba login untuk mengecek apakah sudah dapat digunakan atau belum. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih.

10/31/2020

Program Bantuan Kuliah S1 Bagi Guru dari Kemendikbud Tahun 2020

Program Bantuan Kuliah S1 Bagi Guru dari Kemendikbud Tahun 2020

Program Bantuan Kuliah S1 Bagi Guru dari Kemendikbud Tahun 2020
Program Bantuan Kuliah S1 Bagi Guru dari Kemendikbud Tahun 2020 


Kemendikbud mengeluarkan program bantuan kuliah S1 bagi para guru di tahun 2020 ini. Informasi secara resmi dapat dilihat langsung dari halaman resmi Kemdikbud yang dapat dicek melalui laman PKB. 

Berdasarkan informasi dari guru saat ini sudah ada notifikasi atau pemberitahuan mengenai program bantuan dari Kemdikbud terkait program bantuan kuliah S1 bagi para guru. 

Menurut UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujjudkan tujuan pendidikan nasional”. 

Kemudian di pasal 9 telah menambahkan Kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan S1 atau D4” peraturan tersebut telah ditentukan oleh Pemerintah secara langsung. 

Melalui program bantuan tersebut bahwasanya program yang diberikan pemerintah ini terdapat beberapa macam fase yang harus dilalui oleh para guru jika ingin mengikutinya. 

Tahapan atau fase tersebut dilakukan supaya dapat memperoleh banutan Banpem kuiah S1 dari Kemendikbud. Beberapa fase yang harus dilalui sebagai berikut! 

  • Fase bagi guru kandidat untuk proses melengkapi data diri yang menjadi persyaratan yang sudah ditentukan. 
  • Tahap penetapan kandidat yang lolos program Banpem S1. 
  • Tahap peneriamaan berkas dari panitia pusat kementrian pendidikan dan kebudayaan beserta informasi perihal status penerimaan bantuan yang telah diberikan. 

Untuk pengecekan bantuan program kuliah S1 bagi guru bisa anda lihat melalui halaman studi.simpkb.id. 

Bagi anda yang ingin melakukan pendaftaran terkait bantuan program kuliah S1 bagi guru tahun 2020 ini, anda harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Beberapa panduan yang dapat anda lihat diantaranya sebagai berikut! 

1. Panduan Kandidat Menjawab Kuesioner 

  • Dalam menjawab kuesioner, anda bisa melakukannya dengan cara mengakses situs gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih modul studi lanjut guru bantuan pemerintahan. 
  • Pengisian surel dan password harus diisikan terlebih dahulu untuk login. Surel merupakan akun SIMPKB berupa No.UKG@guruku.id
  • Jika anda sudah login di halaman SIMPKB sebagai PTK, nantinya anda akan mendapatkan pemberitahuan yang berisikan kesempatan untuk mengikuti program bantuan pemerintah, klik tombol selengkapnya untuk melihat secara detail. 
  • Nantinya akan muncul konfirmasi dan kuesioner, anda bisa menjawabnya. 
  • Bila sudah selesai, maka anda akan diarahkan ke tahap selanjutnya. 

2. Panduan Melengkapi Identitas Diri 

  • Pilih modul menu informasi pada laman beranda 
  • Informasi data apa saja yang wajib anda lengkap beserta status kelengkapannya 
  • Setelah itu gulir ke bawah halaman untuk melengkapi data. 
  • Jika pada data SIMPKB ada yang kosong atau belum sesuai, anda bisa melengkapi data diri terlebih dahulu melalui profil tersebut. 
  • Apabila ada data DAPODIK yang kosong, anda bisa mengupdate data diri anda di DAPODIK. 
  • Selanjutnya klik tombol ubah luntuk memperbaiki data. 
  • Anda bisa melengkap data-data tersebut dan pastikan status informasi kelengkapan data sudah berubah menjadi warna hijau.

3. Panduan Unggah Bekas Persyaratan 

  • Klik modul menu berkas pendukung pada halaman beranda. 
  • Di halaman berkas anda bisa melengkapi data yang kiranya belum lengkap. 
  • Pilih berkas pakta integritas dalam bentuk PDF yang ingin diunggah dari penyimpanan pribadi anda. 
  • Setelah itu, klik tombol simpan. 
Apabila ketiga langkah tersebut sudah anda lakukan, maka anda tinggal mengecek data dan ajukan pendaftaran untuk mengikuti program bantuan kuliah S1 bagi guru dari Kemendikbud tahun 2020. 

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Karya Ilmiah

[karyailmiah][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done