Berita Pendidikan: Aturan
News Update
Loading...
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aturan. Tampilkan semua postingan

4/05/2021

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020 pada dasarnya sudah banyak beredar di internet. Bahkan anda bisa dengan mudah menemukannya asal tersambung dengan jaringan yang memadai.

Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020
Yang menjadi pertanyaan disini ialah, apa yang disampaikan dalam Persesjen tersebut? Dilihat dari file preview, poin yang terlampir ialah Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020, tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Menurut yang kami rangkum dari beberapa sumber, dijelaskan bahwa Sekretrais Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebuayaan sudah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) nomor 23 tahun 2020.

Sedangkan untuk senjelasannya, sama persis terkait dengan apa yang sudah kami maksud di atas. Sehingga intinya sama, namun hanya sumber informasi saja yang berbeda.

Tentunya, Persesjen ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan masyarakat pendidikan. Pasalnya pasca pelaksanaan Ujian Sekolah, maka satuan pendidikan akan melakukan pengumuman kelulusan yang juga diserati dengan penuliasan sekaligus pembagian Ijazah kepada para peserta didik.

Jika dilihat dari perkembangan tahun ke tahun, Persesjen ini memang dikeluarkan secara rutin untuk memberikan bantuan dan memandu pihak sekolah dan terkhusus para penulis Ijazah supaya bisa tepat dan benar.

Mengingat blanko kosong Ijazah sangat terbatas, sehingga diharap akan bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan.

Sedangkan dari sisi lain, memang aturan penulisan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur dan aturan penilaian yang selalu mengalami perubahan. Tidak terkecuali mengenai teknis untuk menjamin originalitas Ijazah itu sendiri.

Bagi anda yang penasaran dengan isi Persesjen seperti yang kami tulis pada judul, maka bisa simak preview dibawah ini. Preview bisa anda baca langsung atau di unduh pada perangkat masing-masing.


Melihat preview di atas, bisa dilihat jika ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tentu kesemuanya terkait dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Tentang Spesifikasi, Bentuk, dan tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Dari situ, anda bisa memetik dan memperhatikan poin yang dijelaskan. Mempunyai peran sebagai petunjuk, tentu Persesjen ini akan sangat membantu bagi kalangan guru yang mempunyai tugas menilis Ijazah.

Sebagai tujuannya ialah, agar tidak terjadi kesalahan saat penulisan. Sekaligus meminimalisir pemakaian blangko yang jumlahnya terbilang sangat terbatas.

Dengan kata lain, ijazah yang ditulis bisa dijaga tingkat keaslian. Dan tentunya akan mengurangi beberapa hal buruk terkait dengan kelalaian guru penulis ijazah.

Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan Salinan Persesjen Ijazah Nomor 23 Tahun 2020. Jika anda masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap, akan lebih baik jika menyimak langsung rincian preview di atas.

2/26/2021

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf ini mungkin sudah tersebar secara luas di internet. Bahkan anda pun bisa memperolehnya dengan mudah.

Salinan SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf
Sekedar untuk tambahan referensi, Salinan SKB Mendikbud ini masih terkait dengan Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Khususnya pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ada beberapa pertimbangan dalam penetapan SKB Mendikbud. Beberapa diantaranya ialah :

Sekolah mempunyai peranan penting sekaligus tanggung jawab untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara. Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, sekolah juga bisa membangun dan memperkuat moderasi beragama toleransi atas keragaman agama yang dianut oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sekolah mempunyai peranan dan fungsi dalam membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Khususnya dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Sekaligus membina dan memperkuat kerukunan antar uman beragama.

Penyelenggaraan aturan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Dengan beberapa pertimbangan yang sudah disebutkan diatas, maka SKB 3 Menerti perlu menetapkan Keputusan Bersama terkait dengan Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Nah bagi anda yang penasaran dengan isi lengkap SKB Mendikbud, Mendagri, Dan Menag CAP Pdf.Berikut preview yang bisa anda pelajari.


Dari beberapa rincian yang tertera pada SKB Kemendikbud, kesemuanya mempunyai tujuan baik. Salah satunya ialah untuk tetap menjaga rasa toleransi antar umat beragama.

Sehingga dengan penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini, diharap bisa membantu menyelesaikan beragam masalah yang mungkin terjadi pada dunia pendidikan.

Tidak terkecuali dalam hal tingkat toleransi keberagaman agama, serta menerima Kebhinnekaan yang ada di negara kita Indonesia.

Pada dasarnya, penetapan SBK 3 Menteri menuaikan beragam respon dari beberapa tokoh masyarakat. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, namun ada pula yang memberikan kritik karena dinilai masih kurang tepat dan membutuhkan revisi.

Akan tetapi, bagi anda yang sudah membaca secara penuh dan lebih rinci melalui preview yang kami bagikan. Pastinya mempunyai penilaian sendiri terkait SKB Mendikbud.

Sehingga dengan memahami lebih lanjut, diharap tidak ada poin yang menuai pro dan kontra. Pasalnya penetapan yang diberlakukan, ialah demi kebaikan bersama dan mengembangkan dunia pendidikan yang lebih baik.

2/25/2021

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah

Meski menuai banyak kritik, akan tetapi Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah ini tetap diberlakukan. Pasalnya sebelum penyusunan, sudah dilakukan beberapa pertimbangan yang dianggap sangat penting untuk diterapkan.

Kebijakan SKB 3 Menteri Soal Aturan Seragam Sekolah
Sekedar untuk tambahan informasi, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini ditandangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri.

SKB 3 Mentri terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, serta Nomor 2019 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah.

Kebijakan berlaku untuk Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Setidaknya, ada 6 poin yang terangkum pada SKB 3 Menteri. Poin pertama ditujukan untuk sekolah Negeri. Dan poin kedua, untuk guru dan murid yang mempunyai hak memilih seragam tanpa kekhususan agama apapun.

Sedangkan untuk beberapa poin lain, memuat tentang Pemda dan sekolah yang dilarang untuk mewajibkan siswa menggunakan seragam dengan kekhususan agama tertentu. Bahkan pihak sekolah wajib mencabut seragam kekhususan agama.

Bagi anda yang penasaran dengan isi SKB 3 Menteri lebih lengkap, berikut kami sudah melampirkan preview. Yuk kita simak sama-sama.


Secara dasar, kebijakan SKB 3 Menteri terkait dengan aturan seragam sekolah diatas sangatlah sederhana. Namun kenapa masih menimbulkan pro dan kontra.

Nyatanya, semua individu mempunyai ciri dan penilaian yang berbeda. Sehingga mereka menganggap bahwa keputusan dalam SKB 3 Menteri masih sangat kurang.

Pada penetapannya, pemerintah daerah ataupun pihak sekolah. Tidak diperbolehkan mewajibkan ataupun mengeluarkan larangan seragam dengan atribut kekhususan agama.

Selain itu, pemerintah daerah dan kepala sekolah, diwajibkan untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama. Bahkan sudah ditentukan waktu paling lama, yakni 30 hari sejak dikeluarkannya SBK 3 Menteri ini.

Bagaimana dengan pihak yang tidak menjalankan kebijakan dari SKB 3 Menteri tersebut? Apabila memang terjadi penggaran terhadap keputusan tersebut, maka akan ada sanksi yang diberikan untuk pelanggar.

Beberapa poin sanksi yang dimaksud mencakup :

  • Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi kepada sekolah, pendidik ataupun tenaga kependidikan (jika pelanggaran dilakukan oleh pihak sekolah).
  • Gubernur akan memberikan sanksi kepada Bupati atau Walikota (Jika pelanggaran terjadi pada kalangan pemerintah Daerah).
  • Kementerian Dalam Negeri akan memberikan Sanksi pada Gubernur (jika pelanggaran dilakukan oleh gubernur).
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi pada sekolah terkait dengan BOS serta bantuan lain dari pemerintah.

Sedangkan untuk tindak lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan. Akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah berlaku.

Beberapa poin yang kami rangkum sudah termaktup jelas pada file preview diatas. Jadi, akan lebih baik jika anda menyimaknya dengan benar.

11/04/2020

 Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik

Surat Edaran Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik 


Dari pemerintah pusat telah memberikan pemberitahuan mengenai verivikasi dan validasi data pada nomor ponsel peserta didik terkait bantuan kuota yang diberikan para siswa. Melihat kondisi sekarang ini, dimana para siswa tidak bisa belajar ke Sekolah karena adanya Covid 19. 

Hal itu menjadikan para siswa harus belajar online dari rumah masing-masing menggunakan smartphone ataupun laptop. Hal ini ditujukan agar para siswa juga tetap mendapatkan pelajaran dari para guru. 

Dengan begitu, para siswa juga akan mendapatkan pelajaran yang sama seperti halnya di sekolahan. Hanya saja tempat belajarnya yang berbeda, para siswa harus belajar dari rumah. 

Dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, maka para siswa harus membeli kuota sebagai alat pembelajaran. 

Tanpa adanya kuota, para siswa tidak bisa berkomunikasi dengan guru yang memberikan materi secara online. Selain itu, para siswa juga akan kesulitan untuk menggarap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tentu hal tersebut akan kurang efektif bilamana dilakukan. 

Melihat itu, dari pusat data dan teknologi informasi dan kebudayaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4239/J1/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pemberitahuan Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel Peserta Didik / Siswa yang ditujukan kepada kepala Dinas Provinsidan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Isi Surat Edaran Verivikasi dan Validasi Data Nomor Ponsel 


Terdapat isi surat edaran tentang pemberitahuan verivikasi dan validasi data nomor ponsel peserta didik / siswa yaitu menindaklanjuti surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang program pemberian kuota internet bagi peserta didik serta menunjang pelaksanaan implementasi SKB 4 Manteri tentang ajaran 2020/2021 saat masa pandemic virus Corona. 

Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota kepada sleuruh siswa yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan atau Program Indonesia Pintar dari Pemerintah. 

Selain itu, adapun sumber data nomor ponsel para peserta didik yang nantinya akan diberikan bantuan kuota. Pemberian kuota diberikan melalui aplikasi Dapodik tahun pelajaran 2020/2021. 

Agra bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka pusat data dan teknologi infomrasi bersama dengan Dinas Pendidikan Kab Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi sangat perlu untuk melakukan verivikasi dan validasi data. 

Tujuan dilakukannya verivikasi dan validasi data yaitu dilakukan untuk menjamin bahwa pemberian kuota tersebut diberikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkannya. Aplikasi dan verivikasi data nomor ponsel bisa anda lihat di halaman resmi. 

Berhubungan dengan hal tersebut, Pusat data dan teknologi informasi memohon bantuan kepada kepala dinas pendidikan untuk menginformasikan validasi dan verivikasi data kepada seluruh siswanya. 

Dari pihak sekolah diharapkan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah dilengkapi materai. Operator dinas wajib memastikan kelengkapan SPTJM yang ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai persetujuan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. 

Para siswa juga turut berpartisipasi untuk mengisikan data validasi mengenai nomor ponsel yang akan diisi kuota yang diberikan bantuan oleh pihak pusat. Dengan begitu, para siswa akan terbantu untuk bisa belajar lebih efektif mengenai pembelajaran jarak jauh yang dilakukannya. 

Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai surat edaran pemberitahuan verivikasi dan validasi data nomor ponsel. Bagi para siswa wajib menerima bantuan kuota yang diberikan oleh pusat untuk pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dengan smartphone dan juga kuota internet. 

Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih.

11/03/2020

 Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah 


Surat keterangan yatim piatu merupakan salah satu jenis surat yang ditujukan untuk seorang yatim/piatu/yatim piatu. Bagi anak yang kehilangan orang tuanya atau hanya memiliki satu dari salah satu kedua orang tuanya bisa membuat surat keterangan yatim piatu. 

Hal ini ditujukan untuk mengetahui data secara lengkap terkait daftar anak yatim piatu yang ada di suatu madrasah. 

Sebagaimana surat edaran yang sudah diterangkan pada surat B1802/Dt.l.l/PP.03.1/09/2020 tentang pendataan siswa PIP. 

Bahwasanya terdapat permintaan untuk melakukan pengajuan PIP semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021 mulai tanggal 7 September 2020. Mengingat ada persiapan teknis yang dilakukan maka ajuan tersebut bisa dilakukan pada tanggal 11 September 2020. 

Biasanya para siswa yang sudah dipastikan menerima PIP adalah siswa yang yatim/piatu/yatim piatu. Siswa tersebut layak mendapatkan bantuan karena kurang mendapatkan tanggungan dan pastinya kebutuhan orang tua terbebani dalam membiayai anaknya. 


Kriteria Penerima PIP 

Adapun beberapa kriteria yang berhak menerima bantuan PIP diantaranya sebagai berikut: 

  • 1. Siswa madrasah (MI, MTS, dan MA) yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. Atau anak berkebutuhan khusus yang mengalami rentan miskin dengan dibuktikan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu dari kepala Madrasah. 
  • 2. Siswa madrasah yang berasal dari keluarga yang rentan miskin bisa dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang bisa didapatkan dari Kepala Desa/Lurah. 
  • 3. Siswa madrasah yang memiliki KIP/KKS/PKH dan belum menerima PIP sama sekali. 
  • 4. Siswa Madrasah yang mengalami dampak bencana seperti Covid, orang tua di PHK, dan lain sebagainya. Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan yang sudah ada sebagai bukti. 

Melalui keterangan siapa yang berhak menerima KIP di atas bahwasanya madrasah berhak memberikan bantuan kepada anak-anak yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. 

Ia harus menggunakan surat keterangan dari kepala Madrasah bahwasanya anak tersebut berhak mendapatkan PIP untuk status yatim/piatu/yatim piatu. 

Para siswa yang yatim/piatu/yatim piatu, sangat berhak untuk mendapatkan bantuan PIP. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah untuk memberikan haknya kepada anak yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan haknya terkait bantuan PIP yang diberikan dari pemerintah. 

Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu 


Supaya dapat menggunakan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu, maka anda harus membuatnya terlebih dahulu. Bagi anda yang belum bisa membuatnya tidak usah khawatir, berikut ini kami sajikan bentuk format pembuatan surat keterangan yatim/piatu/yatim piatu! 


KOP MADRASAH 

…………………………………… 

……………………………………….. 



SURAT KETERANGAN YATIM PIATU 

Nomor:…………………………………. 



Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

Jabatan : 

Unit Kerja : 

Dengan surat ini menerangkan sebenar-benarnya terkait yang namanya disebutkan tersebut di bawah ini benar-benar anak yatim/piatu/yatim piatu dan anak tersebut menjadi peserta didik di MI, MA, MTS…. 

Nama : 

Tpt/Tgl Lahir : 

NISN : 

NISM : 

Alamat : 

Nama Ayah : 

Nama Ibu : 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 



……….., 12 September 2020 

Kepala MI/MA/MTS………. 



(Nama dan Tanda Tangan) 

Nip: …………………. 



Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Contoh Format Surat Keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu dari Kepala Madrasah. 

Bagi anda yang belum mengetahui bagaimana cara membuatnya bisa mengikuti beberapa cara di atas. 

Sangat mudah untuk membuat surat keterangan Yatim/Piatu/Yatim Piatu. Pastinya anda bisa membuatnya dengan baik dan benar. 

Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda, terima kasih. 

Buku Paket

[Buku Paket][recentbylabel2]

Info Sertifikasi

[Info Sertifikasi][recentbylabel2]
Notification
Selamat datang di Cadiak.id jangan lupa untuk mengikuti Sosial Media kami. Untuk Try-Out UTBK dan CPNS Online Gratis silahkan kunjungi Kolompendidikan.id
Done